TNI Siapkan 20 Ribu Personel Dampingi TKI Pulang dari Malaysia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono telah mempersiapkan 20 ribu personil untuk menyambut kedatangan buruh migran dari Negeri Jiran, Malaysia ke Indonesia yang kabarnya akan berlangsung dalam waktu dekat.

“Sudah dikoordinir untuk pelaksanaan pemulangannya,” kata dia saat konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta.

Dia mengatakan, Pangkogabwilhan I bersama TNI Angkatan Laut akan menggerakan Kapal Republik Indonesia (KRI) yang sudah bersiap di Batam, wilayah Indonesia yang jaraknya dekat dengan Malaysia. Sehingga, jika suatu saat dibutuhkan kapal-kapal tersebut sudah siap.

“Khususnya mengangkut imigran yang ke Jawa sudah siap kapal di Batam,” katanya.

Adapun hari ini rencananya akan ada rapat dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat terkait dengan hal ini. Rapat juga akan melibatkan personil migran, khususnya yang positif terpapar virus corona.

“Yang positif akan ditampung di RS Galang yang akan beroperasi 6 April,” katanya.

Terkait dengan RS darurat COVID-19 di Pulau Galang sudah hampir 100 persen selesai. Persiapan S tersebut antara lain ada bangunan renovasi dan bangunan baru, terdiri dari gedung observasi yang bisa menampung 240 bed. Gedung observasi-2 ada 50 bed, observasi-1 ada 50 bed. Gedung lain sebagai pendukung, semuanya ada 460 pasien apabila nanti digunakan.

RS ini disiapkan sedemikian rupa, misalnya untuk kondisi gawat darurat atau emergency, disediakan helipad. Ada juga dermaga yang bisa digunakan jika ada pasien yang diangkut menggunakan kapal.

Lokasinya juga terbilang jauh dari pemukiman penduduk. Adapun dari Batam, memakan waktu sekitar 30 menit via darat. Adapun peruntukannya, RS ini akan digunakan untuk merawat pasien yang sakit ringan hingga sedang, selain memang untuk buruh migran dari Malaysia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini