TNI Akui Polemik di Papua Jadi Masalah yang Harus Dihadapi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Semakin brutalnya kelompok separatis dan teror di papua terus merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski dianggap saudara, kelompok separatis ini masih saja membunuh prajurit TNI/Polri. Meski prajuritnya pun adalah warga Papua.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, polemik keamanan yang terjadi di Papua dan Papua Barat bisa saja menjadi masalah yang selamanya akan dihadapi TNI.

Hal itu disampaikan Andika saat menyampaikan paparan awalnya dalam rapat bersama Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, Senin 24 Januari 2022. ”Untuk Papua dan Papua Barat seperti halnya yang saya sampaikan saat fit and proper test. Masalah ini adalah masalah yang menurut saya akan kita hadapi selamanya,” ujar Andika.

Andika mengatakan, penyelesaian masalah di Papua dan Papua Barat berhubungan erat dengan cara pemikiran yang sangat dinamis.

Karena itu, perlu ada strategi penanganan jangka panjang untuk menyelesaikan masalah di Papua dan Papua Barat. ”Ini harus juga dihadapi dengan strategi yang lebih sustainable atau yang lebih yang bisa dilakukan dalam jangka panjang,” kata Andika.

Andika menyampaikan bahwa secara umum ada beberapa perubahan yang dilakukannya dalam rangka menghadapi dinamika di Papua dan Papua Barat.

Salah satunya adalah dengan mengembalikan tugas atau operasi yang ada di Papua dan Papua Barat.

”Dengan mengembalikan tugas-tugas atau operasi yang ada di Papua dan Papua Barat menjadi bagian dari tugas-tugas dan operasi satuan organik seperti halnya yang dilakukan di provinsi lain maupun pulau lain,” kata Andika.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini