MATA INDONESIA, JAKARTA – Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan akan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah terutama Presiden Jokowi.
“Tetapi, baik pemerintah maupun presiden masih memiliki kesempatan untuk melakukan recovery terhadap tingkat kepuasan publik pada pemerintah,” kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda melalui pesannya yang dilihat Senin 5 September 2022.
Hal itu diungkapkan Hanta berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang tingkat kepuasan terhadap presiden.
Sebab, kepuasan terhadap kinerja presiden paling besar karena memberi bantuan kepada rakyat kecil.
Sedangkan, alasan ketidakpuasan terhadap kinerja presiden adalah karena bantuan diberikan tidak merata dan salah sasaran.
Jadi, jika distribusi program-program populis pemerintah seperti BLT, PKH, KIS, KIP dan sebagainya bisa dilakukan dengan efektif dan tepat sasaran maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah termasuk presiden akan bisa diperbaiki.
Apalagi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden sebelum menaikkan harga BBM di Bulan Agustus 2022 relatif tinggi yaitu 72,3 persen karena di bulan Mei dan Maret angkanya di sekitar 66 persen.
Artinya, meski ada kenaikan harga BBM kondisi politik Indonesia akan relatif stabil karena tingginya tingkat kepuasan publik terhadap presiden.
Direktur Eksekutif LSI, Djajadi Hanan juga berpendapat senada. Jika pun ada penurunan tingkat kepercayaan terhadap Presiden relatif kecil karena dijalankannya program bantuan.
