Terbangkan Drone Saat MotoGP di Sirkuit Mandalika Didenda Rp5 Miliar

Baca Juga

MATA INDONESIA, NTB-Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB terus meningkatkan keamanan jelang pelaksanaan ajang balap MotoGP pada 18-20 Maret 2022.

Salah satu yang jadi perhatian keberadaan drone di area Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Sesuai aturan jika melanggar dapat dedenda Rp 5 miliar.  

Kepala Biro Operasional Polda NTB Komisaris Besar Polisi Imam Thobroni, mengungkapkan, sampai hari kedua pelaksanaan tes pramusim MotoGP 2022, masih terdapat drone yang berkeliaran di udara pada kawasan Sirkuit Mandalika.

“Kami berharap setelah imbauan ini disampaikan, tidak ada ‘drone’ lagi yang terbang di kawasan sirkuit,” kata Kepala Biro Operasional Polda NTB Komisaris Besar Polisi Imam Thobroni, Minggu 13 Februari 2022.

Tes Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika sendiri berlangsung pada 11-13 Februari 2022. Pihak kepolisian juga telah melakukan penertiban drone yang terbang sembarangan.

Sampai hari kedua pelaksanaan Tes Pramusin MotoGP, sudah ada 21 “drone” yang diturunkan. Imam mengartikan warga sampai saat ini masih belum sadar perihal aturan hukum yang berlaku, sehingga polisi berwenang untuk menertibkannya. 

“Saat ini kami masih berbaik hati dengan memberi teguran dan menurunkan ‘drone’ yang terbang. Namun jika terus membandel, kita terpaksa melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Secara hukum, ujar Imam, “drone” yang terbang di areal tertentu yang ada larangannya atau wilayah terlarang, kawasan terbatas, kawasan bandara udara, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37/2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4/2018.

“Sesuai aturan, pelaku dalam hal ini yang menerbangkan ‘drone’ di kawasan terlarang dapat dikenakan sanksi 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar,” ujar dia.

Lebih lanjut, Imam menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pengamanan perhelatan MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika. Salah satunya dengan memantau aktivitas “drone” ilegal yang terbang di kawasan sirkuit.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polda NTB bersama tim dari Korps Brimob Polri melakukan pemantauan melalui areal perbukitan sekitar sirkuit. Mereka menjalankan tugas dengan berbekal alat pendeteksi keberadaan “drone” (anti-drone jammers).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini