Temukan Pelanggaran, Menkeu Bekukan Auditor Laporan Keuangan Garuda Setahun

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membekukan auditor keuangan garuda selama satu tahun. Hal ini dilakukan imbas dari temuan pelanggaran terhadap pelaksanaan audit laporan keuangan yang dilakukan terhadap Garuda Indonesia tahun 2018.

“Kami menemukan bahwa pelaksanaan audit itu terutama satu isu menjadi perhatian bersama telah diyakini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh auditor dari KAP (kantor akuntan publik), yang berpengaruh terhadap opini laporan audit independen,” kata Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat 28 Juni 2019.

Oleh karena itu, tim dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memutuskan untuk memberikan atau dilakukan pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Khasner Sirumapea.

Pembekuan izin selama 12 bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan juga mendapatkan sanksi tertulis.

“Kami juga sudah memberikan peringatan tertulis serta kewajiban perbaikan sistem pengendalian mutu, surat peringatan S20/MK.1.PPPK/2019 tanggal 26 Juni ditujukan KAP Sutanto,” kata Hediyanto.

Hadiyanto menjelaskan Kemenkeu bersama OJK berkomitmen penuh, meningkatkan dan integritas sistem keuangan dan profesi keuangan khususnya profesi akuntan publik.

“Demikian sanksi diberikan untuk memberikan pembinaan, sehingga ke depan tidak terulang, bagi yang lain tidak perlu diikuti,” kata dia.

Kedua, walaupun telah dilakukan pembinaan, Garuda sebagai emiten tentu banyak lesson learn dari ini, diharapkan para pengguna KAP lebih hati-hati bersama dalam menyiapkan laporan keuangan, sehingga itu akan berdampak menimbulkan opini public.

Sebelumnya pada 24 April 2019 muncul dugaan kejanggalan pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Hal ini membuat Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan.

Garuda Indonesia sebelumnya menjalin kerja sama dengan PT Mahata Aero Terknologi. Kerjasama itu nilainya mencapai 239,94 juta US dolar atau sekitar Rp 2,98 triliun.

Dana itu masih bersifat piutang tapi sudah diakui oleh Manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, pada 2018 secara mengejutkan BUMN maskapai itu meraih laba bersih US$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000).

Kejanggalan ini terendus oleh dua komisaris Garuda Indonesia. Keduanya enggan menandatangani laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Kedua komisaris itu merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan Citilink Indonesia. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 23.

Berita Terbaru

Pemerintah Akselerasi Rumah Subsidi Lewat Program Bedah Rumah Nasional

Oleh: Randy Sagala )*Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitashidup masyarakat melalui percepatan program perbaikan rumah tidaklayak huni, yang kini diposisikan sebagai bagian integral dari implementasiprogram rumah subsidi nasional. Langkah ini tidak hanya berfokus padapembangunan hunian baru, tetapi juga memastikan masyarakatberpenghasilan rendah dapat tinggal di rumah yang layak, aman, dansehat melalui skema peningkatan kualitas hunian yang sudah ada.Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan sektor perumahanmengalami transformasi signifikan. Program bedah rumah tidak lagi berdirisendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem besar perumahansubsidi yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintahmenjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang belumtersentuh program kepemilikan rumah baru, namun sangat membutuhkanperbaikan kondisi tempat tinggalnya.Lonjakan target perbaikan ratusan ribu unit rumah pada 2026 menjadibukti konkret bahwa pemerintah mengakselerasi program ini sebagaistrategi nasional. Sinergi antara program rumah subsidi dan bedah rumahdiharapkan mampu menciptakan dampak ganda, yakni memperluas akseshunian layak sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan strukturaldi berbagai daerah.Dengan menjadikan perbaikan rumah sebagai bagian dari skema rumahsubsidi, pemerintah tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untukmenikmati standar hunian yang layak sebagai kebutuhan dasar.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilaiprogram ini sebagai langkah strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwaseluruh kabupaten dan kota akan mendapatkan alokasi program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.Pemerintah juga menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifatinklusif. Program ini dirancang agar tidak ada wilayah yang tertinggaldalam upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat.Pemerintah mulai mengoptimalkan aset negara sebagai fondasipembangunan perumahan. Lahan-lahan potensial diidentifikasi untukmendukung pembangunan hunian, termasuk hunian vertikal di kawasanperkotaan.Kebijakan pemanfaatan lahan tidak hanya difokuskan di ibu kota. Pemerintah juga memperluas pembangunan ke kota-kota lain sepertiBandung guna menjawab kebutuhan hunian di daerah urban yang terusberkembang.Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintahtelah menyiapkan tiga skema utama. Skema tersebut dirancang untukmenjawab berbagai tantangan dalam sektor perumahan nasional.Skema renovasi rumah tidak layak huni menjadi fokus utama pemerintah. Anggaran besar dialokasikan setiap tahun untuk memperbaiki jutaanrumah agar memenuhi standar kelayakan.Pemerintah menyalurkan bantuan langsung untuk pembelian bahanbangunan. Kebijakan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikandapat digunakan secara optimal oleh masyarakat penerima.Program renovasi rumah menunjukkan perhatian pemerintah terhadapkualitas hunian. Rumah yang sebelumnya tidak layak diharapkan dapatberubah menjadi tempat tinggal yang sehat dan aman.Skema pengembangan kawasan menjadi langkah berikutnya yang diambilpemerintah. Program ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasarseperti air bersih dan pengolahan limbah.Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk setiap kawasan. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhanmasyarakat serta kondisi lingkungan setempat.Pemerintah juga menyesuaikan desain rumah dengan karakter wilayah. Di kawasan pesisir, misalnya, rumah dirancang berbentuk panggung agar sesuai dengan kondisi geografis.Skema hunian vertikal menjadi solusi bagi kawasan perkotaan. Pemerintah berupaya mengatasi keterbatasan lahan sekaligusmengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan ini.Pemerintah memastikan hunian vertikal dilengkapi sistem sanitasimodern. Fasilitas seperti pengolahan air menjadi bagian penting untukmenciptakan lingkungan yang sehat.Implementasi program terlihat nyata di berbagai daerah. Pemerintahdaerah mulai merasakan dampak peningkatan alokasi program perumahan dari pemerintah pusat.Pemerintah daerah seperti di NTT menunjukkan peningkatan signifikandalam jumlah rumah yang diperbaiki. Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan adanya lonjakan besar dibanding tahun sebelumnya.Peningkatan jumlah rumah yang dibedah menjadi bukti konkretkeberpihakan pemerintah. Program ini memberikan harapan baru bagimasyarakat berpenghasilan rendah.Pemerintah juga mengintegrasikan program perumahan dengan skemapembiayaan. Akses kepemilikan rumah diperluas melalui dukungan kreditdengan bunga terjangkau.Kelompok masyarakat seperti ASN, nelayan, petani, dan pelaku UMKM menjadi sasaran program. Kebijakan ini dirancang untuk menjangkaumasyarakat yang selama ini kesulitan memiliki hunian layak.Program perumahan turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Hunian yang layak dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligusproduktivitas masyarakat.Pemerintah menempatkan sektor perumahan sebagai fondasipembangunan sosial. Perbaikan hunian dianggap memiliki dampak luasterhadap kesejahteraan masyarakat.Pendekatan komprehensif menjadi kekuatan utama kebijakan ini. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga padakeberlanjutan dan pemerataan.Program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi simbol kehadirannegara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untukmemenuhi kebutuhan dasar rakyat.Keberhasilan program sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi agar setiap target dapat tercapaisecara optimal.Upaya pemerintah dalam memperbaiki rumah tidak layak huni diyakiniakan memberikan dampak besar. Program ini menjadi langkah nyatadalam menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh masyarakatIndonesia.Pemerintah terus memastikan bahwa setiap tahapan program berjalansesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukanuntuk mengukur efektivitas pelaksanaan di lapangan sekaligusmengidentifikasi kendala yang muncul. Langkah ini penting agar program perbaikan rumah tidak layak huni dapat berjalan tepat sasaran danmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan warga diharapkan mampu mempercepatpelaksanaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasilpembangunan. Dengan dukungan semua pihak,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini