Teknologi Digital Kunci Kebangkitan Ekonomi Yogyakarta

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu rumah dalam penyelenggaraan rangkaian acara Presidensi Indonesia G20 Tahun 2022.

“Sebagai tuan rumah saya mengucapkan selamat datang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan terima kasih kepada Bank Indonesia dan kementerian keuangan yang telah memilih Yogyakarta sebagai salah satu daerah tempat penyelenggaraan rangkaian acara Presidensi Indonesia G20 Tahun 2022,” kata Wakil Gubernur DIY Raden Mas Wijoseno Hario Bimo dalam G20 GPFI High Level Symposium.

Wakil Gubernur DIY mengatakan perekonomian Yogyakarta tidak dapat terlepas dari peran UMKM, yang berkontribusi sebesar 79,6 persen dengan sektor ekonomi utama, yaitu industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta sektor akomodasi, makanan dan minuman.

Walaupun sebagaimana daerah lainnya di Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Yogyakarta mampu pulih dengan tingkat pertumbuhan 5,53 persen year on year, dibandingkan minus 2,68 persen year-on-year di tahun 2020.

“Salah satu kunci kebangkitan ekonomi Yogyakarta adalah pemanfaatan teknologi digital dalam setiap aspek ekonomi, perluasan penggunaan quick response code Indonesian standard atau QRIS, dalam transaksi pembayaran telah menjangkau 467.000 merchant dengan lebih dari 1,4 juta transaksi yang dilakukan oleh 480.000 pengguna,” ujarnya.

Perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Yogyakarta cukup familiar dalam menggunakan aplikasi pembayaran berbasis digital.

Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat inklusi keuangan di Yogyakarta yang mencapai 76,2 persen, mendekati rata-rata nasional yang sebesar 76,9 persen.

Selain itu, terdapat juga beberapa inovasi digital yang mendukung perkembangan ekonomi Yogyakarta seperti visiting Yogja yaitu sebuah portal informasi pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian JBSC DIY yang juga merupakan wadah untuk memfasilitasi pelaku usaha di Yogja terkait ekspor dan impor, serta dipanen.id yang merupakan platform untuk mendukung digitalisasi di sektor pertanian.

“Ketersediaan berbagai platform digital dan kemudahan akses layanan keuangan digital di Yogyakarta, tentunya didukung dengan upaya literasi keuangan yang dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bahkan tingkat literasi keuangan di Yogyakarta kata dia, mencapai 58,53 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 38,03 persen.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang tidak ringan dan melalui high-level simposium hari ini diharapkan dapat semakin mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan usaha UMKM,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini