Teknologi Digital Bantu UMK Naik Kelas

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Teknologi digital saat ini bermanfaat dalam membantu usaha mikro dan kecil (UMK) untuk naik kelas di era pandemi Covid-19.

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Surveyor Indonesia, Rosmanidar Zulkifli mengatakan bahwa pembinaan UMK agar naik kelas diupayakan oleh PT Surveyor Indonesia melalui peningkatan kemampuan mengakses teknologi digital dan program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

“Dari sekian banyak UMK saat ini, mereka bisa masuk ke pasar digital dengan syarat sudah memiliki sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” kata Rosmanidar di Jakarta, Selasa 14 September 2021.

Menurut dia, sertifikasi TKDN untuk UMK di bawah binaan BUMN tercatat tahun ini sudah mencapai sekitar 3.000 sertifikat.

“Beberapa UMK di bawah binaan BUMN yang sudah melakukan sertifikasi mendapatkan manfaat seperti mengalami kenaikan omzet hingga 200 persen setelah mengikuti program sertifikasi TKDN dan mengikuti proses pengadaan pemerintah,” katanya.

Rosmanidar juga berharap dengan adanya program PUMK maka UMK semakin berkembang dan naik kelas. “Kami berharap UMK tidak hanya hidup, namun juga berkembang dan dapat berdiri sendiri hingga pasar nasional,” ujarnya.

Kementerian BUMN juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian melakukan launching Peningkatan Mutu Sistem Pengadaan BUMN pada akhir pekan lalu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini