MATA INDONESIA, JAKARTA – Vaksin Nusantara tidak diakui Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu diungkapkan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad saat konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 19 April 2021.
“Program Vaksin Nusantara bukan program TNI,” ujar Kapuspen TNI.
Meski begitu, TNI akan mendukung pengembangan Vaksin Nusantara sesuai dengan sikap pemerintah terhadap pengembangan inovasi dalam negeri.
Sebelumnya, terjadi kontroversi karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak memberi izin melakukan uji klinis tahap II. Alasannya, uji klinis tahap awal vaksin itu banyak mengabaikan sejumlah kriteria.
Tahapan yang diabaikan dalam pelaksanaan uji klinik fase I misalnya corretion action harusnya sudah diberikan namun dikatakan Penny selalu diabaikan.
Selain itu juga ada tahapan mulai dari good critical trial, good manufacturing belum terpenuhi. Bahkan pada proof of concept dan efektivitas terkait kemampuan meningkatkan antibodi belum meyakinkan.
Kesterilan juga harus terjamin, namun menurut Kepala BPOM Penny K Lukito data penelitiannya tidak menunjukkan hal itu, meski sudah dikomunikasikan dengan tim peneliti vaksin berbasis sel dendritik itu.
