Tata Kelola Keamanan Siber Harus Ditingkatkan Agar Masyarakat Terlindungi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Peningkatan perbaikan tata kelola dan keamanan siber sebagai bagian dari implementasi prinsip perlindungan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Menko Airlangga Hartarto dalam IDC Proyeksi dan Strategi Akselerasi Bank Digital 2022, Rabu 24 November 2021.

“Pemerintah terus berupaya menjawab berbagai tantangan di ruang digital dengan penerapan pendekatan strategi baik di sisi hulu, tengah maupun Hilir,” kata Airlangga.

Mengutip data Badan siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat adanya 741 juta anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di bulan Januari hingga bulan Juli 2021, Airlangga sekali lagi mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola tersebut.

Sejak tahun 2019 sampai 31 Agustus 2021, Kominfo telah melakukan penanganan dugaan kebocoran terhadap 36 penyelenggara sistem elektronik atau PSG.

Di sektor hulu pemerintah fokus pada upaya literasi digital melalui kerjasama dengan lebih 110 institusi yang meliputi komunitas akademisi lembaga pemerintah dan sektor privat.

Untuk melaksanakan program literasi digital antara lain melalui gerakan nasional literasi digital cyber.

Pemerintah juga memusatkan perhatian pada tindakan preventif antara lain pemblokiran penurunan konten-konten negatif atau hoaks dan ini dilakukan dengan kerjasama 16 K/L terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini