Tarif Pesawat Domestik Tinggi, Jokowi Buka Pintu Maskapai Asing Masuk

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Menteri perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sedang mengkaji intruksi dari Presiden Joko Widodo agar memberi kesempatan lebih luas kepada maskapai asing untuk berkompetisi usaha di dalam negeri.

Usulan itu disampaikan Jokowi seiring dengan tingginya tarif tiket pesawat domestik dalam enam bulan terakhir. Harga tiket pesawat yang mahal diyakini terjadi karena kurangnya kompetisi.

“Kami tahu bahwa apabila ada perusahaan asing yang akan beroperasi di Indonesia harus memiliki asas cabotage,” ujarnya.

Opsi mengundang maskapai asing masuk dalam kompetisi bisnis akan menciptakan keseimbangan antara permintaan (demand) dan pasokan (supply). Meski demikian, pemerintah juga tidak akan sembarangan mengundang perusahaan asing masuk.

Perusahaan asing tetap harus bekerja sama dengan maskapai dalam negeri demi menyeimbangkan rute-rute gemuk dan rute perintis. Selain asas cabotage, pemerintah berjanji akan tetap mencermati aspek keselamatan. Sehingga, ada persyaratan ketat terkait umur serta kesehatan pesawat.

“Apalagi udara ini membutuhkan suatu kualifikasi yang baik. Jadi, kami sedang mengkaji dan kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden sebelum menetapkan apa yang akan dilakukan,” katanya.

Ia mengatakan saran ini tidak bisa terjadi dalam waktu dekat. Sebab, tak banyak ‘pemain’ dalam industri penerbangan. Sampai saat ini belum satu pun maskapai asing yang ‘mendaftar’ dalam kompetisi.

“Belum ada. Tapi, perlu diketahui, industri perhubungan udara ini sangat tight (ketat) sekali. Satu sisi, pemainnya tidak banyak, syarat-syaratnya tinggi sekali,” katanya.

Berita Terbaru

Keberlanjutan Pembangunan Bukti Komitmen Presiden Prabowo SelesaikanProyek IKN

Oleh : Dhita Karuniawati )* Presiden Prabowo memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjutdi masa pemerintahannya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mulaiberkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, yang menandakan kesiapan IKN sebagai ibukota fungsional. Proses pemindahan ibu kota ini direncanakan akan selesaisepenuhnya menjelang Pemilu 2029, dengan pelantikan pejabat negara yang akandilaksanakan di Nusantara. Keberlanjutan pembangunan ini merupakan bukti komitmenPresiden Prabowo menyelesaikan proyek IKN. Pembangunan mega proyek IKN Tahap 1 per 13 Desember 2024 telah mencapai 69%. Proyek ini terus digencarkan seiring dengan target fungsionalisasi Kawasan Inti PusatPemerintahan (KIPP) IKN pada tahun 2025. Sedangkan, berdasarkan data Otorita IKN, dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan IKN secara keseluruhan mencapai 61,7%. Untuk mempercepat progres pembangunan, Presiden Prabowo Subianto juga akanmeletakkan batu pertama atau groundbreaking tahap sembilan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada awal tahun 2025. Proyek ini memakan biayahingga Rp6,5 triliun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan salah satu alasan strategis di balikpemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah dampak perubahan iklimglobal. Dalam forum G20 di Brasil, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannyaterkait dengan kenaikan permukaan air laut yang mulai menggenangi sejumlah wilayahpesisir Indonesia. Hal ini menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi denganlangkah-langkah strategis, salah satunya adalah pemindahan ibu kota. Indonesia secara langsung terdampak oleh perubahan iklim....
- Advertisement -

Baca berita yang ini