MATA INDONESIA, JAKARTA – Wacana revolusi yang digaungkan oleh Front Pembela Islam (FPI) mendapat kritikan keras dari pihak Kantor Staf Presiden (KSP). Lantaran Ketua DPP FPI Slamet Maarif menyinggung soal revolusi mental ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan wacana revolusi Habib Rizieq Syihab (HRS).
Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan, Slamet Maarif tak paham soal makna revolusi dan pernyataannya tidak jelas. Ia juga meminta agar FPI jangan seenaknya membandingkan revolusi mental Jokowi dan wacana revolusi HRS.
“Sesuatu yang absurd dengan sesuatu yang nyata nggak bisa juga kita langsung membandingkan atau mempersamakan. Jadi sekali lagi kalimat-kalimat dalam ruang publik itu harus menjadi pemahaman yang utuh oleh publik supaya tidak menimbulkan multitafsir dan mendatangkan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya, Rabu 14 Oktober 2020.
Irfan juga menekankan bahwa program revolusi mental Jokowi tidak ada indikasi melanggar hukum. Ia pun meminta Slamet Maarif memperjelas pernyataannya.
“Kita jangan berandai-andai dengan sesuatu yang tidak pasti yang mereka (FPI) ucapkan. Kalau yang dikatakan Pak Jokowi kan sudah jelas, revolusi mental itu untuk mengubah sikap mental untuk yang lebih baik,” ujarnya.
Irfan juga meminta agar FPI perlu menjelaskan soal pernyataan ‘Habib Rizieq akan pulang ke Indonesia memimpin revolusi’ agar tidak bisa membiarkan publik menafsirkannya sendiri.
Sebelumnya, pernyataan Habib Rizieq segera pulang dan akan memimpin revolusi ini pertama kali diungkap oleh Ketum FPI KH Ahmad Shabri Lubis. Di atas mobil komando dalam aksi demonstrasi 13 Oktober 2020 lalu.
Kemudian muncul anggapan jika revolusi yang dipimpin Habib Rizieq adalah tindakan makar. Namun, Ketua DPP FPI Slamet Maarif mengungkapkan bahwa makna revolusi yang tidak selalu dianggap makar.
“Jokowi ngomong revolusi sah saja, nggak dianggap makar (Revolusi Mental)? Kan bisa saja HRS (Habib Rizieq Syihab) pimpin revolusi akhlak atau revolusi sistem,” katanya berkilah.
