MATA INDONESIA, JAKARTA – Jika pemerintah berpihak kepada petani harus mempertimbangkan produk pertanian pangan dalam negeri dalam membuat kebijakan impor.
Jika produksi dalam negeri banyak, jangan sampai pemerintah menerbitkan kebijakan impor barang tersebut.
Hal itu diungkapkan Rektor Institut Pertanian Bogor Prof Arif Satria dalam sebuah wawancara radio, Senin 15 Agustus 2022.
“Jangan sampai petani produksi banyak, ada kebijakan impor sehingga harga jatuh,” katanya.
Caranya, menurut Arif, dengan mewajibkan para importir bahan pangan melakukan substitusi impor dengan produk lokal.
Jadi misalnya mereka mengimpor 10 ton gandum atau terigu, harus mengadopsi atau menyerap 3 ton produk lokal.
Dengan kebijakan rasio substitusi impor itu, ekonomi di desa-desa dan daerah sentra pertanian dapat menggeliat.
Menurutnya efek berantainya akan luar biasa untuk kemajuan pertanian Indonesia.