Tahun 2024 Tak Ada Lagi Impor Aspal, Buton Dipercaya Jokowi Mengerjakannnya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Tahun 2024 dipastikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada lagi impor aspal.

Untuk itu industri dalam negeri akan dipacu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuat jalan itu.

“Sehingga tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi tak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton (Sulawesi Tenggara). BUMN silakan, swasta silakan, join dengan asing silakan,” kata Presiden Jokowi usai meninjau Pabrik Aspal PT Wika Bitumen, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Presiden Jokowi mengatakan Buton memiliki potensi besar dengan kekayaan hingga 662 juta ton aspal. Namun, lanjutnya, Indonesia malah impor hingga lima juta ton aspal per tahun.

“Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor terus,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden memerintahkan para menteri untuk mengkaji upaya pengembangan industri aspal di Buton. Dia menginginkan terdapat hilirisasi aspal agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

“Kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton, karena ada potensi 662 juta ton di sini, gede sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Menurutnya, hilirisasi industri aspal di Buton juga akan meningkatkan pendapatan negara, di antaranya melalui penerimaan pajak.

“Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini, pajak karyawan ada di sini, sehingga kita harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal,” katanya.

Berdasarkan keterangan dari laman resmi Kementerian PUPR, aspal dari Buton (asbuton) memiliki keunggulan mutu yang lebih baik dari aspal minyak

Penggunaan asbuton juga diperkirakan dapat menghemat devisa karena akan mengurangi impor aspal minyak yang tinggi.

Penggunaan asbuton juga mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), karena asbuton olahan memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini