MATA INDONESIA, JAKARTA – Realisasi belanja kompensasi dan subsidi terutama energi telah mencapai Rp221 triliun per Juli 2022. Atau mayoritas dari belanja nonkementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp540,6 triliun.
”Bantalan bagi rakyat yang semuanya merupakan peredam kejut atau shock absorber yang melindungi rakyat kita,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis 11 Agustus 2022.
Ia memerinci realisasi tersebut terdiri dari pemberian kompensasi senilai Rp104,8 triliun. Ini untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Dan listrik dalam negeri.
Dengan demikian, total utang kompensasi baik BBM dan listrik sampai tahun 2021 seluruhnya telah selesai pada semester I tahun 2022. Selanjutnya pada semester II 2022, Sri Mulyani berharap belanja kompensasi masih akan tinggi. Hal ini karena masih terdapat anggaran sekitar Rp190 triliun yang akan cair pada paruh kedua tahun ini.
Selain kompensasi, ada pula penyaluran subsidi yang mencapai Rp116,2 triliun untuk BBM (solar dan minyak tanah) sebanyak 8,6 juta kiloliter. Kemudian LPG tiga kilogram sebanyak 3,8 metrik ton. Listrik bersubsidi sebanyak 38,5 juta pelanggan. Pupuk sebanyak 4,6 juta ton. Serta debitur kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak 4,4 juta. Dengan nilai penyaluran KUR Rp207,4 triliun.
Realisasi subsidi per Juli 2022 tersebut lebih tinggi dari Juli 2021 yang sebesar Rp99,6 triliun. Penyebabnya karena percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi. Peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi, dan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Tak hanya untuk menstabilkan harga, belanja non k/l juga alokasi antara lain untuk Program Kartu Prakerja. Ini bagi masyarakat yang belum pulih dan belum mendapatkan pekerjaan.
Sejak Januari hingga Juli 2022, pemerintah telah mengeluarkan dana Rp7,6 triliun untuk program tersebut. Pemberiannya kepada 2,1 juta pekerja dari target 3 juta pekerja.
“Jadi mereka sudah menikmati apa yang disebut Program Kartu Prakerja ini dan mendapatkan uang tunai untuk bantalan dari kondisi sosial ekonomi,” katanya.
