Strategi Presidensi G20 Gapai Pemerataan Ekonomi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ada jalan keluar dari pemulihan ekonomi global. Presidensi G20 Indonesia akan membahas exit strategynya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan saat pemulihan sedang berlangsung, beberapa negara mulai melakukan normalisasi kebijakan seperti penyesuaian kebijakan moneter melalui penarikan stimulus.

“Hal ini juga berpotensi menciptakan kondisi keuangan global yang lebih ketat dan dapat menyebabkan arus keluar modal dari negara berkembang,” kata Perry dalam pembukaan 1st FMCBG Meeting, Kamis, 17 Februari 2022.

Dengan latar belakang tersebut, agenda exit strategy akan membahas tentang bagaimana G20 dapat menjaga momentum pemulihan global. Karena itu, dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi dari rencana kebijakan yang akan dilakukan.

”Spillover negatif yang berasal dari exit policy yang tidak sinkron. Dan kecepatan normalisasi kebijakan yang berbeda. Hal ini ada jalan keluarnya melalui langkah-langkah yang terkalibrasi, terencana, matang, dan terkomunikasikan,” katanya.

Adapun pandemi Covid-19 telah menyebabkan gangguan ekonomi global yang mendalam, baik dari sisi penawaran maupun permintaan seperti pengangguran yang tinggi, investasi yang lemah, dan produktivitas yang rendah.

“Jika tidak tertangani dengan benar, pasti akan meninggalkan bekas luka yang bertahan lama. Bekas luka ini dapat menghambat pemulihan dan menghambat kemajuan menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tangguh,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini