Soal Haji 2021, Menag Yaqut Dapat Tugas Penting dari Wapres Ma’ruf

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholis Qoumas mendapat tugas spesial dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, terkait dengan rencana penyelenggaraan ibadah haji 2021 ini.

Tugas dari Ma’ruf adalah, Yaqut harus membuka komunikasi dengan otoritas haji di Arab Saudi, dan mencari tahu perkembangan terbaru pelaksaan ibadah ini.

“Pertama, (Wapres) minta dipastikan haji tahun ini itu ada atau nggak, jadi Menteri Agama diminta proaktif melakukan hubungan ke Saudi supaya ada kepastian,” kata Jubir Wapres, Masduki Baidlowi di Jakarta, Rabu 6 Januari 2021.

Ia menjelaskan, keberangkatan haji membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari pelaksanaan hingga pelayanan, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

“Biar masyarakat dan umat sudah dapat kepastian ada tidaknya haji tahun ini,” ujarnya.

Seperti diketahui, akibat pandemi Covid-19, pada 2020 lalu, pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji satu pun.

Keselamatan para jemaah menjadi prioritas bagi Kemenag, yang saat itu masih dipimpin Fachrul Razi.

Selain itu, Saudi juga tidak memberi kepastian apakah haji siap digelar atau tidak menjelang keberangkatan jemaah. Sehingga, Kemenag tidak memiliki cukup waktu untuk persiapan, dan harus memutuskan untuk pembatalan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini