Soal Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa, Mendag Evaluasi Kebijakan Era Enggar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Upaya perlawanan Indonesia terhadap Uni Eropa atas diskriminasi produk Crude Palm Oil (CPO) alias kelapa sawit masih akan dievaluasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.

Ia mengatakan, akan mengevaluasi kebijakan yang disusun mantan Mendag Enggartiasto Lukita. “Kita akan evaluasi itu berkaitan dengan WTO dengan sawit,” katanya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin 30 Desember 2019.

Kata Agus, evaluasi ini perlu dilakukan karena pemerintah sangat selektif dalam melakukan kegiatan impor. Jika selama evaluasi kegiatan impor tetap berjalan sesuai dengan persyaratan yang sudah ada.

“Kita akan evaluasi itu seperti yang pernah saya katakan, bahwa kita ini impor akan selektif supaya tidak mengganggu pasar kita juga. Nanti masalah tadi penolakan dan sebagainya kita tetap impor itu sesuai persyaratan yang ada artinya kita tidak berkaitan dengan gugatan kita ke WTO tetap kita laksanakan berkaitan dengan sawit,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Mantan Mendag Enggar pernah berjanji akan memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mengenakan tarif bea masuk terhadap produk susu olahan dari Eropa sebesar 20 persen hingga 25 persen.

Langkah ini sebagai balasan terhadap kebijakan Uni Eropa mengganjal produk biodiesel Indonesia. Kala itu Enggar mengatakan, jika Uni Eropa tetap menetapkan bea masuk terhadap biodiesel sebesar 8 persen hingga 18 persen, maka ia menyarankan para importir produk susu olahan dari Eropa memasok dari negara selain Eropa. (Kris/Fitria)

Berita Terbaru

PSN Picu Konflik Agraria, Penguasa Kebal Hukum, Masyarakat Kena Imbasnya

Mata Indonesia, Yogyakarta - Pemilu 2024 menjadi simbol dari semakin melemahnya demokrasi di Indonesia. Ketidakhadiran koalisi yang berpijak pada kepentingan rakyat menandakan hilangnya orkestrasi politik yang mampu memperjuangkan kedaulatan rakyat. Suara rakyat kini seolah hanya menjadi bagian dari strategi politik zaken kabinet, yang membuat rakyat bingung akan nasib suara mereka.
- Advertisement -

Baca berita yang ini