MINEWS, JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran pada 22 Mei 2019.
Menurutnya aksi tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara. Pasalnya, aksi tersebut merencanakan pengepungan KPU, Bawaslu, hingga Istana Negara.
Diketahui dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 oleh KPU menyebutkan paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang dari paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Ada rencana dilakukan demo besar-besaran di Jakarta untuk mengepung KPU, Istana dan lain-lain. Itu tidak dibenarkan, melawan hukum. Itu kejahatan serius, mengancam kedaulatan,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta.
Wiranto mengatakan Aksi 22 Mei menolak hasil Pemilu 2019 tidak akan didukung masyarakat. Siapapun yang melakukan pelanggaran pada 22 Mei harus bertanggungjawab di hadapan hukum. “Siapapun harus bertanggungjawab dan menerima hukum yang berat,” ujarnya.
Sebelumnya Mabes Polri memastikan aksi yang akan berlangsung pada 22 Mei bukanlah aksi spontan, tetapi telah dimobilisasi dan terorganisir. Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan aksi yang terorganisir itu terbagi menjadi dua yaitu yang ingin melakukan secara damai dan yang ingin melakukan aksi melanggar hukum.
Diketahui KPU telah mengumumkan rekapitulasi akhir penghitungan suara Pilpres 2019, Selasa (21/5) dini hari. Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf memperoleh 85.607.362 suara atau setara dengan 55,50 persen dari total suara sah di Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara. Sementara Prabowo-Sandi mendapat 68.650.239 suara. Dengan kata lain, paslon 02 itu meraih 44,50 persen dari total suara sah.
 Wiranto angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran pada 22 Mei 2019.){kind=link}