Simpang Susun Jalan Tol Batang-Semarang Beroperasi September 2021

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEMARANG – Pemerintah terus mengejot pembangunan sejumlah infrastruktur. Salah satunya adalah simpang susun Jalan Tol Batang-Semarang sepanjang 3,1 kilometer. Proyek ini ditargetkan beroperasi pada September 2021. Simpang susun yang akan menunjang akses menuju Kawasan Industri Terpadu Batang ini dibangun di KM 371+750.

”Direncanakan uji laik operasi pada Agustus 2021 dan diharapkan dapat beroperasi pada September 2021,” ujar Sekretaris Badan Pengelola Jalan Tol Triono Junoasmono dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu, 6 Juni 2021.

Saat ini proses pembangunan simpang susun Batang sudah mencapai 64,06 persen. Pengerjaan simpang susun ini telah memasuki pengerasan rigid pavement. Adapun pekerjaan jalan simpang susun akses Batang meliputi delapan pekerjaan, yakni pembangunan dinding kantor, atap gerbang tol (GT), erection girder, saluran samping dan solid sodding.

Kemudian, pekerjaan drainage layer LC dan rigid di lokasi F, H, dan D, serta saluran samping. Pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk proyek ini diklaim sudah kelar 100 persen. Triono menjelaskan, lahan bakal simpang susun tersebut merupakan milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN.

Simpang susun Kawasan Industri Batang dikelola oleh badan usaha jalan tol, yakni PT Jasamarga Semarang Batang (JSB). Pembangunan jalan ini, selain untuk membuka akses ke kawasan industri, juga merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

”Dalam proses pembangunan konektivitas pendukung KIT Batang, diharapkaan semaksimal mungkin memanfaatkan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri,” Kata Triono.

Setelah beroperasi, Kawasan Industri Batang bisa membuka peluang lapangan kerja. Adapun pembangunan area industri sudah mencapai 450 hektar dari total 4.300 hektare kawasan. Sentra industri ini akan menjadi pusat investasi yang berkaitan dengan teknologi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini