Setelah Selesaikan Kasus Brigadir J, Kapolri Harus Susun Langkah Strategis Agenda Reformasi Internal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah semua langkah Kapolri menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat, tugas mendesaknya adalah menyusun langkah strategis agenda reformasi Polri.

Hal itu diungkapkan Ketua SETARA Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 25 Agustus 2022.

“Harus diakui, agenda reformasi Polri dalam waktu yang cukup lama telah mati suri dan
kehilangan arah,” kata Hendardi.

Gerak perbaikan Polri selama ini karena lebih bergantung pada kepemimpinan sosok Kapolri yang sedang menjabat, tanpa desain holistik dan berkelanjutan.

Namun, baik pemerintah maupun DPR sebagai law makers dan mitra Polri, tidak ditemukan produk kebijakan yang menggambarkan desain reformasi Polri.

Reformasi itu semata-mata mengandalkan aturan-aturan internal Polri yang daya
ikat, tingkat kepatuhan dan akuntabilitas kinerjanya sulit diukur dan sulit diakses publik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini