Sepanjang Pandemi, Brasil Sudah 4 Kali Ganti Menteri Kesehatan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang muncul awal tahun 2020 lalu telah membuat gejolak besar dalam pemerintahan Brasil, mengingat negara tersebut terdampak parah dengan jumlah kasus yang begitu mengkhawatirkan.

Sepanjang pandemi Covid-19 ini, Presiden Brasil Jair Bolsonaro sudah empat kali mengganti Menteri Kesehatan. Terbaru, ia mengangkat seorang dokter untuk menjabat Menkes yang baru, menggantikan Jenderal Eduardo Pazuello yang menjabat sejak akhir tahun 2020 lalu.

Sejauh ini sudah 279.000 warga Brasil meninggal karena Covid-19. Pekan lalu Brasil menjadi negara dengan kasus kematian per hari terbanyak di dunia.

Bolsonaro menyebut, Menkes baru ini nantinya akan lebih ditekan untuk bekerja melanjutkan agenda vaksinasi massal secara lebih serius.

Dia menyebut transisi perpindahan jabatan menteri kesehatan ini akan rampung dalam satu atau dua pekan ke depan.

Pazuello yang merupakan seorang jenderal tentara tanpa latar belakang kedokteran kerap dikecam karena kurangnya tenaga ahli kesehatan masyarakat dan dia mendukung Bolsonaro dalam penggunaan obat-obatan yang tidak terbukti efektif melawan Covid-19. Pazuello juga kerap mengabaikan aturan jaga jarak sosial.

Dua pendahulu Pazuello mengundurkan diri dalam jangka waktu hanya satu bulan tahun lalu lantaran mereka tidak mau mendukung penggunaan obat malaria hydroxychloroquine untuk mengobati pasien Covid-19.

Pazuello sebaliknya justru memperluas akses warga terhadap obat malaria itu. Sejumlah ahli sudah memperingatkan penggunaan obat malaria itu tidak efektif dan bisa mematikan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini