Selain Vaksin, PPKM Mikro Solusi untuk Tekan Covid-19 di Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemerintah berupaya agar kasus positif covid-19 bisa ditekan di Indonesia. Selain melakukan vaksin, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro menjadi solusi untuk menekan penyebaran wabah. PPKM mikro mengatur pembatasan dilakukan di level kelurahan, kecamatan, hingga kota.

“PPKM mikro jadi salah satu solusi untuk tekan Covid-19 selain vaksinasi dan protokol kesehatan,” ujar Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir.

Pemerintah memberlakukan PPKM mikro sejak 9 Februari 2021. Kebijakan itu sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk menekan angka penambahan kasus positif virus Corona yang masih terus menanjak sembari memulihkan perekonomian.

Erick menjelaskan, selama PPKM skala mikro berlangsung, layanan publik seperti angkutan udara akan beroperasi seperti biasa. Namun, perusahaan transportasi, khususnya pelat merah, akan mengikuti aturan dari masing-masing daerah.

Erick memastikan sampai saat ini belum ada pemerintah daerah yang mengeluarkan larangan penerbangan. “Kalau memang posisi suatu kota tidak diperbolehkan ya kami mengikuti, tapi hari ini belum ada larangan itu. Jadi kami tetap terbang seperti biasa,” ujarnya.

Erick mengatakan maskapai BUMN, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, telah menerapkan kedisiplinan untuk mencegah penyebaran virus corona di simpul transportasi.

Salah satunya, Garuda masih memberlakukan seat distancing atau kursi berjarak kendati Kementerian Perhubungan telah mengizinkan kapasitas penumpang maskapai mencapai 100 persen.

“Itu yang justru harus diapresiasi bahwa Garuda walaupun kondisi seperti ini maintenance pesawat terjaga, pelayanan customer dengan protokol Covid-19 sangat diutamakan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini