Satu Orang Tetap di Natuna, WNI dari Wuhan Dapat Uang Saku Buat Pulang

Baca Juga

MATA INDONESIA, NATUNA – Setiap warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan bakal mendapat uang saku Rp 1 juta dan tiket pulang ke rumahnya masing-masing. Satu orang di antaranya tetap tinggal di Natuna.

Hari ini 15 Februari 2020, 238 WNI yang dikarantina selama 14 hari di Pangkalan Militer Natuna sudah diperbolehkan pulang.

Mereka akan diantar ke Bandara Halim Perdanakusuma dan selanjutnya kembali ke kampung halamannya masing-masing.

“Tiket ke tempat tinggal masing-masing diurus perwakilan provinsi masing-masing,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Sabtu 15 Februari 2020.

Dari Natuna ke Halim Perdanakusuma mereka akan diantar Boeing 737 dan Hercules TNI AU. Doni menegaskan pemulangan tersebut merupakan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Hanya ada satu orang mantan warga karantina yang tidak akan meninggalkan Natuna, sebab adalah warga setempat.

Meski sudah melalui observasi selama 14 hari dan dinyatakan sehat, namun Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto meminta masing-masing Dinas Kesehatan (Dinkes) memantau 238 WNI tersebut. Itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Terawan, teori dari WHO bahwa orang yang sudah diobervasi selama 14 hari tetap dalam keadaan sehat berarti bebas dari virus corona.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini