Sambangi PBNU, Nadiem Minta Maaf soal Kekeliruan dalam Kamus Sejarah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menyampaikan permintaan maaf, karena ketiadaan nama KH Hasyim Asyari di dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid II.

Di hadapan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, Nadiem mengakui ada kesalahan dalam penyusunan kamus tersebut.

“Kami mohon maaf dengan segala ketidaknyamanannya. Ini pun isu yang mengagetkan kami di Kemendikbud. Tapi dengan seperti biasanya kami akan selalu bergerak cepat,” kata Nadiem di Jakarta, Kamis 22 April 2021.

Ia pun berjanji akan segera memperbaiki atau merevisi isi kamus, salah satunya dengan cara melibatkan sebanyak-banyaknya organisasi masyarakat, terutama PBNU.

“Ada berbagai macam isu, bukan hanya dari pihak NU. Tapi kita sudah menemukan banyak ketidaklengkapan yang akan kita segerakan untuk merivisi kamus sejarah ini,” ujarnya.

Nadiem menerangkan, kementeriannya memiliki tim yang komprehensif mengawasi konten-konten yang dipublikasikan buku yang berhubungan dengan sejarah. Ia pun berjanji akan memastikan kejadian serupa takkan lagi terulang di masa kepemimpinannya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini