MATA INDONESIA, KABUL – Taliban mengejutkan banyak pihak karena berhasil menguasai wilayah Ibu Kota Kabul dan menduduki Istara Kepresidenan Afghanistan pada Minggu (15/8), atau sekitar tiga bulan sejak pertama kali mereka melancarkan serangan.
Berhasil menguasai Afghanistan, Taliban pun berharap dapat menjalin hubungan damai dengan negara-negara lain. Kelompok tersebut juga berjanji akan menghormati hak-hak kaum perempuan dalam kerangka hukum Islam. Pernyataan ini diumumkan saat jumpa pers resmi pertama mereka sejak merebut Kota Kabul.
Dalam siaran pers tersebut, Taliban juga menunjukkan garis yang lebih lembut daripada pemerintahan mereka sebelumnya (1996-2001). Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat (AS) dan sekutu Barat tetap menarik staf diplomatik dan warga sipil mereka, sehari setelah kekacauan di bandara Hamid Karzai Kabul.
Taliban mengatakan salah satu pemimpin dan salah satu pendirinya, Mullah Abdul Ghani Baradar, telah kembali ke Afghanistan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun.
Sebagaimana diketahui, Baradar ditangkap tahun 2010, tetapi dibebaskan dari penjara pada 2018 atas permintaan pemerintahan mantan Presiden AS, Donald Trump sehingga ia dapat berpartisipasi dalam pembicaraan damai.
“Kami tidak menginginkan musuh internal atau eksternal,” kata juru bicara utama Taliban, Zabihullah Mujahid, melansir Reuters, Rabu, 18 Agustus 2021.
“Perempuan akan diizinkan untuk bekerja dan belajar dan akan sangat aktif dalam masyarakat tetapi dalam kerangka Islam,” tambahnya.
Presiden AS, Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson sepakat untuk mengadakan pertemuan virtual dengan para pemimpin G7 pada pekan depan untuk membahas strategi dan pendekatan bersama ke Afghanistan.
Selama pemerintahan 1996-2001, Taliban melarang perempuan bekerja. Anak perempuan tidak diizinkan pergi ke sekolah dan perempuan harus mengenakan burqa yang menutupi seluruh tubuh untuk pergi keluar dan hanya jika ditemani oleh kerabat laki-laki.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus di Jenewa minggu depan untuk mengatasi “masalah hak asasi manusia yang serius” setelah pengambilalihan Taliban, kata sebuah pernyataan PBB.
Ramiz Alakbarov, koordinator kemanusiaan PBB untuk Afghanistan, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa Taliban telah meyakinkan PBB, yakni melakukan pekerjaan kemanusiaan di Afghanistan.