MATA INDONESIA, JAKARTA – Pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan hasil tambang (smelter) PT Freeport Indonesia dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik menuai protes dari kalangan warga Papua dan Papua Barat. Adapun Smelter di Gresik baru diresmikan Jokowi pada 12 Oktober 2021 lalu.
Protes dari para warga tersebut ditanggapi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia pun mengungkapkan bahwa aspirasi warga Papua itu telah disampaikannya kepada Jokowi.
“Saya sudah melakukan komunikasi intens dengan Bapak Presiden setelah saya melaporkan perkembangan tentang apa yang diarahkan oleh teman-teman Papua tentang keinginan agar pembangunan smelter dibangun di Papua,” katanya, Rabu 27 Oktober 2021.
Pihaknya, lanjut Bahlil sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif bersama PT Freeport Indonesia dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan kapasitas produksi tambang. Dengan demikian sebagian hasil tambang bisa diolah di smelter yang akan dibangun di Papua.
“Ini juga kami sudah komunikasikan dengan Menteri ESDM, itu ke depan akan kita rencanakan membangun smelter di Papua dan ini sudah menjadi bagian dari apa yang telah kita programkan,” ujarnya.
“Jadi teman-teman di Papua, saudara-saudara saya, bapak-bapak dorang, kakak-kakak dorang nanti Insyaallah doakan agar secepatnya untuk kapasitas copper Freeport dari 3 juta kita tingkatkan menjadi 3,8 juta atau menjadi 4 juta, sisa itulah yang kemudian akan dibangun smelternya di Papua,” sambungnya.
Sebagai pria kelahiran Timur Indonesia yang duduk di pemerintahan, Bahlil menegaskan sudah memperjuangkan agar smelter dibangun di Papua.
“Cuma satu saja saya mohon, kalau sudah ada kebijakan mohon kita dukung baik-baik, jangan belum lagi kita buat (smelter) sudah mulai kitorang (kita orang) punya cara-cara ya ini palang ini, palang ini, ya itu kalau kita main begitu nanti investor susah masuk. Tapi saya pikir kita bisa selesaikan secara kekeluargaan secara baik-baik,” tambahnya.
