Raden Mas Dorojatun, Raja Jawa yang Biayai Operasional Indonesia Tanpa Harapkan Imbalan

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Meski menjadi seorang Raja Jawa, Gusti Raden Mas Dorojatun, adalah seorang penjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan hanya menyatakan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpinnya sebagai bagian dari republik ini, tetapi juga membiayai operasional negara muda Indonesia.

Dorojatun yang bergelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping IX atau lebih dikenal dengan Sultan Hamengkubuwono IX, melayangkan telegram kepada Soekarno dan Mohammad Hatta, dua hari setelah proklamasi dibacakan.

Isinya berupa ucapan selamat telah membacakan proklamasi dan pernyataan “sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka Yang Mulia (Soekarno-Hatta Red)”.

Baru pada 5 September 1945, Sultan bersama Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat yang menyatakan daerah Yogyakarta adalah bagian dari Wilayah Republik Indonesia.

Hal itu menandakan Kesultanan Yogyakarta resmi memasuki abad modern, karena bukan lagi menjadi negara sendiri, melainkan bagian dari sebuah negara republik. Sehingga laman Kesultanan Yogyakarta menjuluki Dorojatun sebagai “Pangeran Dalam Republik.”

Langkahnya juga didukung penuh rakyat Yogya yang di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian total.

Buktinya adalah mengundang para tokoh bangsa untuk menjalankan pemerintahan dari Yogyakarta karena saat itu Pemerintah Kolonial Belanda berusaha menganeksasi negara nusantara ini.

Bukan hanya mengundang Soekarno dan kawan-kawan menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota negara republik uang baru lahir, tetapi Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga membiayai operasional pemerintahan tersebut.

Selama pemerintahan republik berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton. Termasuk gaji Presiden, Wakil Presiden, staff, operasional TNI hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX sendiri tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah dikeluarkan. Dia juga mengingatkan kepada penerusnya tidak mengungkit pemberian Yogyakarta kepada NKRI apalagi meminta kembali harta keraton yang sudah diberikan di masa itu.

Pada tahun 1949 ketika Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran staff kabinet RI harus kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyampaikan pesan perpisahan dengan sangat berat hati.

“Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi, silakan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta,” begitu kata-kata Sultan yang nasionalis banget itu.

Bahkan saat Soeharto menggantikan jabatan Presiden, Sri Sultan juga memiliki peran besar membantu Presiden 32 tahun tersebut.

Saat itu, kepercayaan dunia terhadap Indonesia berada di titik nadir dan tidak satu pun pemimpin dunia yang mengenal Soeharto.

Raden Mas Dorojatun pun ‘cancut tali wondo’ menyingsingkan lengan baju berkeliling dunia meyakinkan para pemimpinn negara-negara bahwa Indonesia masih ada dan Yogyakarta adalah bagiannya. Berkat usaha gokilnya itu, kepercayaan internasional kepada Indonesia berangsur pulih.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini