MATA INDONESIA, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan alokasi stok pupuk nonsubsidi di kios-kios resmi untuk mengantisipasi permintaan pupuk dari petani yang tidak tercantum dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan upaya ini merupakan implementasi dari imbauan Kementerian Pertanian. Yakni terkait antisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam RDKK dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi.
“Kami sudah mengeluarkan kebijakan kepada anak-anak perusahaan untuk selalu menyiapkan stok pupuk nonsubsidi di tingkat kios, minimal 200 kilogram. Itu untuk mengantisipasi kekurangan tadi,” kata Wijaya di Jakarta, Minggu 15 Maret 2020.
Saat ini stok pupuk nonsubsidi yang ada di distributor hingga kios pun sangat mencukupi untuk kebutuhan di lapangan. Tercatat hingga 12 Maret 2020, stok pupuk nonsubsidi di Lini II-III mencapai 83.641 ton dengan rincian urea 47.244 ton, SP-36 sebanyak 157 ton, ZA sebanyak 405 ton dan NPK 35.835 ton.
Menurut Wijaya, ketersediaan pupuk nonsubsidi ini juga menjadi alternatif bagi petani agar tetap bisa memperoleh nutrisi untuk tanamannya dengan keterbatasan alokasi pupuk subsidi yang diberikan pemerintah.
Hingga 12 Maret 2020, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 1,7 juta ton, atau sekitar 21 persen dari total alokasi tahun 2020 sebesar 7,9 juta ton.
Adapun Kementerian Pertanian telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp 26,3 triliun. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dilakukan melalui Pupuk Indonesia Holding Company, sebagai BUMN yang mendapat penugasan distribusi pupuk Nasional.
Rinciannya terdiri dari pupuk Urea 3,27 juta ton senilai Rp 11,34 triliun; NPK sebanyak 2,7 juta ton senilai Rp 11,12 triliun; SP36 sebanyak 500 ribu ton senilai Rp 1,65 triliun; ZA sebanyak 750 ribu ton senilai Rp 1,34 triliun; dan Organik 720 ribu ton senilai Rp 1,14 triliun.
Untuk mengamankan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Sarwo Edhy mengimbau petani agar bergabung dengan kelompok tani, sehingga akses untuk memperoleh pupuk subsidi bisa lebih mudah.
Sebab, pupuk bersubsidi hanya dapat diakses oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani dan memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagaimana yang diatur oleh pemerintah.
Ini apa merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi subsidi pupuk yg digembar gemborkan itu.
Bisa2 nanti petani kesulitan mencari pupuk untuk pertaniannya.
Non ada kok. G akan sulit petani pak. Mngkin kendalanya lebih tepatnya d harga
Saya juga petani sudah 2tahun daftar untuk mendapatkan KTI sampai sekrang belum mendapatkan KTI,bukan saya saja petani di desa saya juga blm mendapatkan KTI,mungkin ribuan petani nasibnya seperti saya,,,,???????
Ini beneran
Akhir tahun kemarin aja pupuk dikurangi banyak sekali per kecamatan ratusan ton..??
Hingga sekarang kami petani dari kecamatan karang rayung kab grobogan jateng sangat kesulitan mndapatkan pupuk subsidi atau pun non subsidi…pupuk sekarang memang sangat mahal harga nya… dan untuk mendapatkan nya…
DISTRIBUSI PUPUK PEMERINTAH : TELEK , JEMBUT , GAGAL TOTAL ITU.
SAAT PETANI MEMBUTUHKAN PUPUK PASTI STOK TIDAK ADA.
PETANI HARUS GIMANA INI…..???
DISTRIBUSI PUPUK PEMERINTAH :
HANYA MENGUNTUNGKAN AGEN2 PUPUK , SAAT PETANI MEMBUTUHKAN PUPUK PASTI STOK KOSONG , GIMANA INI MENTERI PERTANIAN….???
Kita mesti mandiri dan tidak lagi bergantung dengan alokasi pupuk dari pemerintah, yg kemudian di kemas menjadi (RDKK).
Kita sama2 sadar kita cek betul kebutuhan pupuk untuk lahan kita dengan menghubungi para praktisi dunia pertanian diwilayah masing untuk cek pH tanah.
Dan lihat hasilnya sekarang di tingkat kios,,penjualan pupuk bersubsidi diatas HET,,masak urea ada yg harga 300rb per kwintal.. za 200rb…mohon pemerintah ditindak lanjuti di tingkat bawah khususnya di kab.bondowoso