PSSI Bertemu dengan Kemenkumham Bahas Naturalisasi, Bagaimana Hasilnya?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – PSSI, diwakili Sekjen Yunus Nusi, melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) di Jakarta di kantor mereka di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 26 April 2022.

Perwakilan PSSI diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar dan Direktur Tata Negara pada Ditjen AHU Kemenkumham, Baroto.

“Alhamdulillah pertemuan dan diskusi dengan pihak Kemenkumham tadi sangat positif hasilnya. Pihak Kemenkumham sangat membantu dan mendukung proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat ini agar selesai dengan cepat,” kata Yunus Nusi.

Pada kesempatan ini, Ditjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar bahkan memberi arahan kepada stafnya untuk menyelesaikan proses ini lebih cepat. Dia sangat antusias mendengar penjelasan dari PSSI terkait program ini.

Saat ini Sandy Walsh bermain untuk klub KV Mechelen, Belgia dan Jordy Amat bermain di K.A.S. Eupen, Belgia. Dua pemain ini diharapkan dapat bergabung bersama Timnas Indonesia pada ajang Kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan bermain awal Juni mendatang di Kuwait.

“PSSI mengucapkan banyak terimakasih untuk Kemenkumham lewat Ditjen AHU yang membantu proses naturalisasi ini. Saat ini proses tinggal satu syarat lagi yang harus dipenuhi oleh PSSI agar dua pemain tersebut resmi menjadi WNI. Intinya PSSI mengikuti aturan dan prosedural dari pemerintah Indonesia terkait program ini,” ujarnya.

Sandy Walsh dan Jordi Amat pada awal April lalu sudah bertemu dengan perwakilan PSSI di Belgia. Dua pemain ini menyatakan sudah tidak sabar bermain bersama Timnas Indonesia dibawah polesan pelatih Shin Tae-yong.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini