MATA INDONESIA, JAKARTA-Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar proyek pengadaan gorden untuk Rumah Jabatan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan senilai Rp48,7 miliar. Rencana itu dinilai tidak etis dan tidak berempati kepada masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.
“Hilangnya tanggung jawab etis membuat DPR tak punya beban untuk memakai anggaran sesuka hati seperti untuk membeli gorden yang kegunaannya sangat tak mendesak itu,” kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pada Minggu 27 Maret 2022.
Lucius mengingatkan, kondisi ekonomi masyarakat kelas pekerja masih morat marit akibat hantaman pandemi covid-19. Jika anggota DPR mau, semestinya anggaran itu bisa dialihkan untuk program yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Namun, program ini adalah sebaliknya menurut Lucius, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kebutuhan pengadaan gorden untuk kepentingan proyek yang menguntungkan para pengelola anggaran atau bahkan anggota DPR tertentu yang ikut bermain dalam proyek pembelian gorden tersebut,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin pun mengingatkan masyarakat masih harus mengencangkan ikat pinggang akibat dan APBN pun masih minus. Seharusnya DPR memiliki kepekaan untuk menyetop pengadaan yang tidak urgen.
“Rakyat sedang lapar, banyak yang tak punya pekerjaan dan tak bisa makan, butuh uluran tangan dari para anggota DPR yang terhormat,” katanya.
Sudah Lama Tidak Ganti
Sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar proyek pengadaan gorden dengan nama “Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata” dengan nilai pagu Rp 48.745.624.000, lebih besar dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp 45.767.446.332,84.
Adapun lokasi pekerjaan proyek pengadaan gorden itu ialah Jalan DPR Dalam Tim. No.12, RT.12/RW.5, Rawajati, Kecamatan Pancoran.
Tercatat 49 perusahaan berlomba memenangi tender tersebut. Saat ini tender itu masih berada di tahap evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.
Wakil Ketua DPR RI SUfmi Dasco Ahmad buka suara atas polemik proyek pengadaan gorden di rumah jabatan anggota DPR yang mencapai Rp48,7 miliar. Menurut politikus Gerindra itu, proyek itu diadakan lantaran gorden di rumah jabatan DPR sudah lama tidak diganti. “Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi, gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada,”katanya.
