Program PPKM Cegah Peningkatan Angka Pengangguran di Masa Pandemi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai oleh Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto dapat mencegah angka kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan.

Menurutnya, apabila PPKM efektif menurunkan angka kasus positif covid-19, maka aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan ke arah normal, sehingga pelaku usaha tidak sampai memotong jam operasional atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kalau bisa PPKM dilakukan secara benar-benar ketat tapi sebentar saja, daripada banyak kelonggaran tapi harus lama,” ujarnya.

Ia menyampaikan, semakin lama PPKM dijalankan, dampak yang ditimbulkan akan semakin berat, termasuk pengaruhnya kepada TPT dan kemiskinan. Untuk itu, selain ketegasan pemerintah, masyarakat juga mesti menaati protokol kesehatan.

Dengan kondisi seperti ini, Akbar mengharapkan program subsidi upah dapat berjalan efektif agar pengusaha tidak sampai melakukan Pemutusan Hak Kerja (PHK).

Hanya saja, lanjut dia, pemerintah juga perlu memberikan bantuan untuk tenaga kerja informal yang berpotensi meningkat karena PPKM. Dalam kesempatan ini, ia memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) bisa meningkat menjadi sekitar 7,15 persen-7,35 persen pada Agustus 2021 akibat adanya PPKM.

Akbar juga memproyeksikan tingkat kemiskinan pada September 2021 akan melonjak menjadi 10,25 persen-10,45 persen atau lebih tinggi dari tingkat kemiskinan pada September 2020 sebesar 10,19 persen maupun pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen.

Oleh karena itu, ia memastikan efektivitas PPKM sangat penting dalam menekan laju penyebaran COVID-19, agar pemerintah bisa segera melakukan pelonggaran dan pelaku usaha dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengapresiasi Upaya Terpadu Lembaga Negara Berantas Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapitelah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatanakun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembagasecara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanganijudi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. KepalaEksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskanbahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antaraOJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektifyang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara. Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukanOJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokirkarena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektifbila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksiaktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat. Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atauloophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untukmenyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanismeidentifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced...
- Advertisement -

Baca berita yang ini