MATA INDONESIA, JAKARTA – Tindakan kekerasan yang dilakukan dua personel TNI AU terhadap seorang warga di Jalan Raya Mandala, Muli, Merauke, Papua mulai dipelintir dan dikaitkan dengan kasus George Floyd di Amerika Serikat (AS) beberap waktu lalu. Isu ini mulai beredar luas di jagad maya. Padahal secara lokus dan motif dua kejadian ini sangat berbeda.
Hal ini dibenarkan oleh Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Ia mengatakan, sebaiknya masyarakat tidak perlu terprovokasi dengan kejadian di Merauke.
Boni menegaskan, pemerintah tentu tak akan tinggal diam dengan kasus ketidakadilan yang menimpa masyarakat kecil.
“Buktinya TNI AU sudah meminta maaf. Itu kesalahan personal dari oknum, tidak mencerminkan perlakuan institusi militer secara umum, termasuk tidak mewakili sikap negara,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Rabu 28 Juli 2021.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini dua oknum TNI AU tersebut sedang diproses hukum. “Kita perlu mengapresiasi respons cepat dari TNI, khususnya AU sebab kasus ini langsung ditangani secara hukum,” katanya.
Namun ia menyayangkan ada oknum yang sengaja menyiram bensin supaya kobaran api membesar. Mereka mulai mengaitkan kejadian di Merauke dengan kasus George Floyd di AS.
“Saya kecewa dengan mereka yang tega mengail di air keruh. Mereka membandingkan pristiwa itu dengan insiden George Floyd di Minneapolis, Minessota,,AS. Dua konteks yang jelas berbeda jauh,” ujarnya.
Menurutnya, kejadian di AS itu terjadi dalam situasi sosial di mana politik negara cenderung diskriminatif terhadap minoritas kulit warna.
“Sedangkan di Indonesia, Papua adalah daerah yang diberi perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Pembangunan dijalankan secara masif sebagai bukti kecintaan Presiden Jokowi kepada rakyatnya di Papua,” katanya.
Ia pun menghimbau agar teriakan “Papuan lives matter” tidak boleh dibumbui dengan provokasi politik. Kata Boni, ada pihak yang sengaja mengaitkan kasus Papua dengan kejadian di AS untuk menghidupkan kembali semangat separatisme.
“Tujuannya memecahbelah negara. Ini sudah jahat. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya setuju kasus ini harus diproses hukum smpai tuntas tetapi saya tidak menerima segala bentuk politisasi yang tujuannya memecahbelah NKRI,” ujarnya.
