 Paruh Waktu di Kabupaten Alor sebesar Rp300.000 per bulan dinilai bukan sekadar persoalan angka.){kind=link}
Mata Indonesia, Kabupaten Alor – Perdebatan mengenai honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Alor sebesar Rp300.000 per bulan dinilai bukan sekadar persoalan angka.
Isu ini merupakan cerminan dari rapuhnya struktur fiskal daerah dan ketergantungan akut pada dana transfer pusat yang telah berlangsung selama lintas kepemimpinan.
Pengamat Kebijakan Publik, Teguh Lamentur Takalapeta, M.Fil, menilai bahwa angka simbolik tersebut menyentuh titik paling krusial dalam tata kelola pemerintahan, yakni prioritas sektor pelayanan dasar.
Menurutnya, menempatkan tenaga kesehatan (nakes) sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh efisiensi fiskal adalah langkah yang berisiko bagi mutu layanan publik.
Krisis Prioritas dalam Struktur Anggaran
Kondisi di mana rumah sakit daerah (RSD Kalabahi dan RSB Mola) menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun tenaga di dalamnya mendapatkan upah minim menjadi ironi yang tajam. Teguh menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh dipandang secara administratif semata.
“Skema PPPK Paruh Waktu seolah diberlakukan secara seragam pada pekerjaan yang karakter dan tanggung jawabnya berbeda-beda. Tenaga kesehatan tidak menjalankan pekerjaan insidental; mereka bekerja dalam ritme pelayanan penuh dengan risiko tinggi. Ketika profesi esensial ini dibayar dengan angka simbolik, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan pekerja, melainkan martabat pelayanan publik kita,” ujar Teguh dalam keterangannya dikutip, Minggu 15 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus berlindung di balik alasan keterbatasan APBD tanpa menunjukkan upaya konkret dalam memangkas belanja birokrasi yang tidak mendesak, seperti kegiatan seremonial atau perjalanan dinas yang tidak esensial.
Refleksi Tiga Era Kepemimpinan: Mencari Mesin Ekonomi
Polemik ini memicu pertanyaan besar tentang efektivitas pembangunan ekonomi Alor selama dua dekade terakhir. Secara historis, setiap era kepemimpinan memiliki fokus yang berbeda:
Era Ansgerius Takalapeta (1999-2009): Membangun fondasi ekonomi dari desa melalui sektor pertanian (vanili, kopi, mete) dan kelautan. Namun, pertumbuhan produksi belum terkonversi secara sistematis menjadi penerimaan fiskal.
Era Simeon Pally (2009-2014): Fokus pada peningkatan kualitas SDM dan keberpihakan pada ekonomi rakyat. Meski sosial-budaya menguat, kemandirian fiskal tetap rendah.
Era Amon Djobo (2014-2023): Melakukan modernisasi administrasi melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Sayangnya, meski tata kelola pemungutan membaik, “mesin” pencipta nilai tambahnya belum terbentuk secara masif.
Teguh menekankan bahwa Alor memiliki potensi besar namun gagal dalam menangkap nilai tambah ekonomi.
“Kita tidak miskin potensi, tetapi kita lemah dalam mengubah potensi menjadi pendapatan. Akibatnya, setiap kali ada tekanan fiskal dari pusat, tenaga layanan dasar di lapisan bawah birokrasi menjadi bantalan guncangannya. Ini yang harus dihentikan melalui solusi jangka panjang yang transformatif,” tegasnya.
Hilirisasi dan Transformasi Wisma Raya sebagai Solusi
Sebagai langkah keluar dari jebakan fiskal, pembangunan ekonomi Alor ke depan harus bertumpu pada tiga jalur utama: Hilirisasi Komoditas, Monetisasi Aset, dan Arsitektur Pariwisata Berbasis Transaksi.
Komoditas unggulan seperti rumput laut, porang, dan jambu mete tidak boleh lagi keluar dari Alor dalam bentuk bahan mentah.
Teguh melihat inisiatif Bupati Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo terkait pengoperasian pabrik porang sebagai sinyal positif.
Selain itu, evaluasi terhadap festival budaya seperti Wisma Raya 2025 menjadi catatan penting. Festival tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi menjadi ruang transaksi nyata.
Integrasi Digital: Penggunaan QRIS dan e-ticketing mutlak diperlukan untuk pendataan ekonomi yang riil.
Zona Tripalawa: Pengelompokan sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata agar arah pembangunan terlihat dalam aktivitas pasar.
Rekomendasi Kebijakan Jangka Pendek
Untuk meredam gejolak PPPK Paruh Waktu, Teguh menyarankan empat langkah taktis pertama, hapus pendekatan seragam. Yakni membedakan status nakes yang bekerja penuh dengan tenaga insidental.
Kedua upah transisi. Menetapkan ambang kewajaran (misalnya kembali ke kisaran Rp600.000 – Rp1.000.000) sebagai standar kemanusiaan.
Selanjutnya efisiensi radikal dengan memangkas anggaran rutin yang tidak produktif sebelum menyentuh belanja layanan dasar.
Lalu desakan dukungan pusat.a Meminta pemerintah pusat menyediakan dana transisi bagi daerah dengan PAD rendah yang terdampak reformasi non-ASN.