Program Kalaju Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Baca Juga

MATA INDONESIA. JAKARTA-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut berperan dalam pemulihan ekonomi di Indonesia.

Salah satunya lewat program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang digagas KKP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia, salah satunya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan peran umat dalam mendukung program pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan potensi umat,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu.

Penetapan Kalaju ditujukan pada Desa Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo. Desa yang merupakan binaan PBNU tersebut hampir seluruh penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Setidaknya terdapat 259 nelayan dengan kapal tradisional di bawah 5 GT dan alat penangkap ikan pancing ulur.

Komoditas unggulan nelayan Desa Warloka Pesisir adalah kerapu, ketambang, dan gurita dimana hasil tangkapan dipasarkan di sekitar Labuan Bajo.

Dirinya menekankan perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk implementasi Warloka Pesisir sebagai Kampung Nelayan Maju. Mulai dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga BUMN, sebab perlu perbaikan dan penataan sarana dan prasarana publik seperti pengadaan kebutuhan dasar listrik, air bersih, dan perbaikan jalan.

KKP nantinya akan mengadakan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat nelayan seperti bimtek pembuatan alat tangkap, bimtek peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemberdayaan untuk para istri nelayan seperti pelatihan pembuatan abon ikan, kerupuk ikan sesuai potensi yang ada di desa tersebut, sehingga produktivitas masyarakat dapat berlangsung dari hulu ke hilir.

“Implementasi Kampung Nelayan Maju membutuhkan desain serta model yang matang, sehingga saya berharap, melalui momentum yang baik ini, KKP dan PBNU serta K/L dan pihak lain bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk menyejahterakan masyarakat nelayan di NTT, khususnya di wilayah Bajo,” katanya.

KKP sendiri menargetkan akan membangun sebanyak 120 Kampung Nelayan Maju yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 mendatang menargetkan 250 kampung, dan tahun 2024 sebanyak 500 kampung.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini