Kasus Covid-19 Melonjak, Bupati Cantik Imbau Warga Karawang Tak Panik, Tapi Perketat Prokes

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG – Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengimbau warganya tidak panik menghadapi tingginya lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron.

Bupati Karawang Cellica Nurrchadiana mengatakan telah menggelar rapat evaluasi penanganan Covid-19 dan meminta agar warga tidak panik.

“Rapat ini dilakukan menyusul kasus aktif Covid-19 di Karawang data terbaru per hari Minggu 6 Februari 2022 tembus 409 orang. Sebanyak 345 orang isolasi mandiri dan 64 orang dirawat di rumah sakit,” kata Cellica saat ditemui usai rapat di Gedung Galeri Karawang, Senin 7 Februari 2022.

Dari 409 kasus aktif tersebut 4 orang meninggal dunia. Mereka yang meninggal dunia pada umumnya karena memiliki komorbid atau penyakit penyerta.

Cellica justru mengimbau agar warganya tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak panik dengan lonjakan tersebut.

Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah meningkatkan kapasitas ruang rawat dan tempat isolasi terpusat.

Dia menyatakan tingkat keterisian tempat tidur rawat Covid-19 atau BOR (bed occupation rate) sudah mencapai 25 persen.

Angka tersebut berarti kemampuan rumah sakit masih cukup baik, selain itu dia menyatakan akan membangun fasilitas isolasi terpusat (isoter) di beberapa tempat.

Hal senada diungkapkan Kepala RSUD Karawang, Fitra Hergyana, yang menyebutkan kondisi rumah sakit masih aman.

BOR RSUD saat ini masih 20 persen dan untuk ICU 11 persen. Namun, semua hal untuk menghadapi lonjakan Covid-19 Omicron terus disiapkan.

Reporter: Muhammad Rizky Aulia

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini