Program Bansos Covid-19 Dilanjutkan, Jokowi Tegaskan Jangan Sampai Ada Potongan Apapun

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti kepada bawahannya agar program bantuan sosial (bansos) covid-19 tahun depan tidak ada potongan apapun.

Saat ini bansos yang diberikan ke masyarakat tidak lagi dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank mulai Januari 2021 kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 pada 2021.

“Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek,” ujar Jokowi saat membuka rapat terkait persiapan penyaluran bansos untuk 2021, Selasa, 29 Desember 2020.

Evaluasi perubahan bansos sembako menjadi bantuan tunai ini merupakan buntut dari kasus korupsi bansos Covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

Juliari yang kini berstatus tersangka, diduga menarik fee sebesar Rp 10.000 dari setiap sembako senilai Rp 300.000 yang disalurkan kepada masyarakat di Jabodetabek.

Untuk program bantuan sosial tunai tahun 2021 diberikan kepada 10 juta penerima di seluruh Indonesia. Setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 300.000 yang diberikan selama empat bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021. Bantuan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini