Pria Asal Depok Ancam Presiden dan Ledakan Asrama Brimob Kelapa Dua

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-YY (29) warga Tapos, Depok, Jawa Barat di tangkap polisi karena mengancam akan membunuh Presiden Joko Widodo (Jokowi dan meledakan Asrama Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Ucapan tersebut dilontarkan YY dalam sebuah WhatsApp Group.

“Tersangka diduga melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Presiden Jokowi dan pengancaman hendak meledakkan Asrama Brimob Polri Kelapa Dua,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu 12 Juni 2019.

Dedi mengatakan penangkapan dilakukan oleh Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Selasa, 11 Juni 2019, pukul 11.45 WIB di rumah YY. Awalnya kepolisian mendapatkan informasi adanya percakapan dalam sebuah WhatsApp Group ‘Silaturahmi’, yang berisi tulisan tersangka YY.

Dalam percakapan grup tersebut tanggal 9 Juni 2019, pukul 22.13 WIB, tersangka YY mengirimkan pesan yang berisi ‘Tanggal 29 Jokowi harus MATI’. “Dan pukul 22.16 WIB, di hari yang sama, menuliskan ‘Tunggu diberitakan ada ledakan dalam waktu dekat ini di Asrama Brimob, Kelapa Dua sebelum tanggal 29’,” katanya.

Sementara itu Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Dani Kustoni, mengungkapkan WhatsApp Group dengan nama ‘Silaturahmi’ beranggotakan komunitas pendukung paslon capres tertentu. Namun Dani tak menyebut siapa paslon yang dimaksud.

“Grup WhatsApp ‘Silaturahmi’ merupakan komunitas pendukung salah satu pasangan calon presiden dalam pemilu 2019 yang berisikan 192 orang. Dan tersangka YY merupakan salah satu admin di grup tersebut,” katanya.

Kepada penyidik, Dani menerangkan, YY mengaku motivasinya menuliskan kalimat tersebut karena ingin eksis dan ingin dikenal sebagai pendukung militan dari salah satu paslon capres 2019 tertentu.

“Selain melakukan pengancaman kepada Presiden dan Asrama Brimob Polri, Kelapa Dua, pada 21 Mei 2019, pukul 08.00 WIB, tersangka datang ke Rumah Aspirasi dan Posko Medis, yang merupakan posko salah satu paslon capres 2019, di Jalan Cut Meutia, Jakarta Pusat atau di samping Masjid Cut Meutia,” katanya.

Berdasarkan pengakuan YY kepada polisi, Dani menuturkan maksud kedatangan YY adalah untuk menjadi relawan salah satu paslon dalam kegiatan demonstrasi di Bawaslu.

Atas perbuatan tersebut tersangka dijerat dengan Pasal 29 juncto Pasal 45 B UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan atau denda paling bayak Rp 750 juta.

Dan atau Pasal 6 atau Pasal 12 A atau Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara.

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini