Presiden Minta Menkes Buatkan Roadmap, Ada Kemungkinan Pandemi Berlangsung Bertahun-tahun

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Kesehatan akan segera membuat peta jalan atau roadmap untuk mengantisipasi apabila pandemi Covid-19 berlangsung bertahun-tahun.

Hal ini diutarakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan permintaan Presiden RI Joko Widodo. ”Bapak Presiden memberikan arahan bahwa ke depan kemungkinan besar virus ini akan hidup cukup lama bersama kita, jadi arahan Presiden kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depan kalau memang virus ini hilangnya butuh tahunan,” ujar Menkes dalam keterangan resmi soal Pandemi Covid-19, Senin 9 Agustus 2021.

Menurut Budi Gunadi, peta jalan akan mengatur kehidupan di masa Pandemi Covid-19, bagaimana protokol kesehatan dapat menjaga bangsa Indonesia untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi dengan kondisi lebih aman. ”Kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan protokol kesehatan di enam aktivitas utama,” katanya.

Budi Gunadi merinci keenam aktivitas utama itu yakni perdagangan modern seperti mal dan departement store atau perdagangan tradisional, seperti pasar basah atau toko kelontong.

Kedua, kantor dan kawasan industri. Ketiga, lanjut dia, transportasi darat, laut dan udara. Keempat, pariwisata, yakni hotel dan restoran.

“Kelima, kegiatan keagamaan, dan keenam, pendidikan,” kata dia.

Budi Gunadi mengatakan presiden menghendaki protokol kesehatan yang diterapkan di enam aktivitas utama itu benar-benar praktis dan berbasis digital.

Hal ini dapat mengamankan kehidupan sehari-hari dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai dasar. ”Minggu depan akan mulai di beberapa mal, bekerja sama dengan asosiasi mal Indonesia. Kami juga sudah terintegrasi dengan transportasi udara, di mana setiap check in akan langsung ketahuan status vaksinasi dan status PCR secara digital,” katanya.

Budi Gunadi mengungkapkan untuk masuk ke enam aktivitas itu akan dilakukan skrining untuk menentukan seseorang sudah divaksin atau belum. Bagi masyarakat yang sudah divaksin maka akan masuk dan dapat menerapkan protokol kesehatan yang lebih longgar dibandingkan dengan mereka yang belum divaksinasi.

Dia mencontohkan jika seseorang masuk ke restoran, ada daerah merokok atau tidak. Kemudian hal itu akan berlaku bagi yang sudah vaksin Covid-19 atau belum. Jika seseorang sudah divaksin satu meja bisa berempat, atau bisa selamanya buka masker.  Tetapi yang belum divaksin mungkin satu meja berdua dan ditaruh di ruang terbuka.

“Hal-hal itu akan diatur dalam bentuk protokol kesehatan untuk keenam aktivitas yang tadi disebutkan,” tegas Budi Gunadi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Refocusing Anggaran MBG Makin Berpihak pada Kerentanan

Oleh: Alexander Royce*)Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Setelah lebih dari satutahun berjalan dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan refocusing atau penajaman sasaran program. Langkahtersebut bukan sekadar upaya efisiensi anggaran, melainkan bagian dari strategi untukmemastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan dampakmaksimal terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan.Di tengah tantangan fiskal global, tekanan ekonomi internasional, serta kebutuhanpembangunan di berbagai sektor, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur. Fokus tidak lagi semata-mata pada besarnya jumlah penerima manfaat, tetapi padakualitas intervensi dan ketepatan sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwapemerintah tidak sedang mengurangi komitmen terhadap pembangunan sumber dayamanusia, melainkan memperkuat efektivitas program agar hasilnya lebih nyata.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjadi figur yang pertama kali menjelaskan arah kebijakan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah memutuskanuntuk menggeser orientasi program dari mengejar kuantitas menuju peningkatankualitas pelaksanaan. Dalam berbagai kesempatan, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi menjadikan target puluhan juta penerima sebagai satu-satunya ukurankeberhasilan program. Sebaliknya, perhatian diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, danterluar (3T), wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang membenahi tata kelola program melaluirefocusing penerima manfaat, optimalisasi dapur yang sudah ada, moratorium pembangunan dapur baru, serta pencarian sumber pendanaan alternatif agar bebanAPBN dapat lebih terkendali. Langkah tersebut diyakini dapat menghasilkanpenghematan yang signifikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi yang diterima masyarakat.Lebih jauh, Nanik menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukanoleh jumlah paket makanan yang dibagikan setiap hari. Yang jauh lebih penting adalahsejauh mana program mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizianak, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan kelompok rentan. Karenaitu, pemerintah memilih untuk mengarahkan sumber daya pada wilayah yang selama inijustru belum banyak tersentuh layanan gizi. Pendekatan tersebut sejalan denganarahan Presiden agar manfaat program dapat lebih dahulu dirasakan oleh masyarakatyang menghadapi kerentanan paling tinggi. Setelah arah kebijakan tersebut dijelaskan oleh Kepala BGN, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kemudian memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasirefocusing yang sedang disiapkan pemerintah. Menurut Agustina, BGN saat inimelakukan berbagai simulasi untuk memastikan bahwa indikator keberhasilan program dapat dicapai secara lebih efektif dan spesifik. Evaluasi dilakukan terhadap komposisipenerima manfaat agar intervensi gizi benar-benar menyasar kelompok yang memilikikebutuhan paling besar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menelaah kembalicakupan penerima manfaat yang sebelumnya dirancang sangat luas, sehingga program dapat menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam jangka panjang.Agustina juga menekankan bahwa proses penyesuaian tersebut merupakan bagiannormal dari perencanaan anggaran pemerintah. Dengan mempertimbangkan efektivitasprogram dan kondisi fiskal negara, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiapalokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal. Dalam berbagai pembahasananggaran tahun 2027, BGN mengkaji kemungkinan pengurangan penerima manfaatyang dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama, sehingga ruang fiskal dapat difokuskankepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pendekatan inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak mengurangi perhatian terhadap isu gizi, melainkan memperkuat ketepatan sasaran kebijakan.Pandangan tersebut mendapat dukungan dari kalangan pasar dan pelaku ekonomi. Head of Research Kiwoom Sekuritas,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini