Presiden: Lindungi Warga Papua Gak Berdosa yang Tidak Tahu Apa-apa

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi meminta aparat keamanan melindungi warga Papua dan Papua Barat yang tidak mengerti apa-apa.

“Itu yang diminta Presiden Jokowi saat terbatas tadi,” kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Jakarta, Jum’at 30 Agustus 2019 malam.

Selain itu, hasil  rapat yang dilakukan presiden usai kembali dari kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, Presiden menegaskan hukum harus ditegakkan, namun saat berhadapan dengan pengunjuk rasa harus mengedepankan persuasi.

Dia menegaskan aparat keamanan tidak boleh bertoleransi dengan para perusuh yang anarkis.

Dalam rapat itu juga diperintahkan kepada pejabat pemerintah untuk memperbaiki bangunan fasilitas publik yang rusak agar kebutuhan masyarakat bisa dilayani lagi.

Rapat terbatas (ratas) tersebut dilakukan seusai Presiden melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini