MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Jokowi merombak Kementerian Sosial dengan menambahkan wakil menteri dan menghapus satu direktorat jenderal (Ditjen) serta sebuah badan.
Hal itu, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 yang diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly 14 Desember 2021.
Penambahan jabatan wakil menteri tercantum dalam Pasal 2 Perpres tersebut. Tugasnya antara lain untuk mengoordinasikan eselon 1 kementerian itu.
“Membantu Mensos dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Sosial serta membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial,” begitu bunyi pasal tersebut yang dikutip Kamis 23 Desember 2021.
Melalui Perpres tersebut, Presiden Jokowi juga menghapus Direktorat Jenderal Penanganan Fakir-Miskin (PFM) sebab nomenklatur tersebut tidak ada di peraturan baru itu.
Jadi Kementerian Sosial hanya akan terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (JPS), dan Inspektorat Jenderal.
Menurut Perpres Nomor 46 Tahun 2015, tugas Dirjen PFM menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan perundang-udangan.
Cakupan kerja Dirjen PFM adalah penanganan fakir miskin di pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil atau tertinggal, hingga perbatasan antar negara. Direktorat ini juga yang menyusun kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu versi Kementerian Sosial, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan fakir miskin di Indonesia.
Selain itu peraturan tersebut juga tidak ada Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial (BPPPS).