MATA INDONESIA, HUMBANG HASUNDUTAN – Presiden Jokowi mengancam akan mencabut Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Ancaman itu dia sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Kamis 03 Februari 2022.
Pencabutan dilakukan jika penerima SK Hutan Sosial dan TORA memindahtangankan sertifikat yang diberikan atau lahan tersebut tidak digarap.
“Ini saya titip betul agar lahan yang sudah kita berikan SK-nya, baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, untuk betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, jangan dipindahtangankan ke orang lain, karena ini laku. Hati-hati,” ujar Presiden kepada para penerima SK itu.
Presiden menegaskan sudah pernah mencabut SK tiga juta hektare lahan ditelantarkan lebih dari 10 tahun.
Selain menggarap lahan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan yang ada.
Jika dalam pengelolaannya ingin bekerja sama dengan pihak swasta atau bank, Presiden berpesan berhati-hati dan melakukannya secara cermat.
Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola perhutanan sosial.
Dia berharap masyarakat dapat mengelola secara baik sehingga lahan yang diberikan menjadi produktif dan dapat ditindaklanjuti menjadi hak milik.
Penyerahan SK juga dilakukan secara serentak di 19 provinsi lainnya di tanah air. Menteri Siti Nurbaya menyebut SK Hutan Sosial (Hutsos) diserahkan kepada 20 provinsi dan SK TORA diserahkan kepada lima provinsi.
SK hutan sosial diserahkan sebanyak 722 SK seluas 469.670 hektare bagi lebih dari 118 ribu KK, hutan adat yang diserahkan 12 SK, dan dua SK indikatif hutan adat dengan total luas 21.288 hektare bagi 6.170 KK.
 Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)){kind=link}