MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengungkapkan bahwa sejumlah jurnalis di penjara selama periode 2020. Hal ini dikarenakan liputan mereka terkait pandemi virus corona dan pemberitaan seputar kerusuhan sipil.
Setidaknya terdapat 274 jurnalis yang berada di penjara (data 1 Desember), ini menjadi jumlah terbesar sejak organisasi yang berbasis di New York itu mulai mengumpulkan data sejak awal 1990-an.
Protes dan ketegangan politik menjadi penyebab utama dari banyaknya penangkapan terhadap jurnalis. Kasus ini banyak terjadi di Cina, Mesir, Saudi Arabia, dan Turki.
Di tengah pandemi panjang COVID-19, para pemimpin otoriter dari sejumlah negara mencoba mengendalikan pemberitaan dengan menangkap pemburu berita. Setidaknya dua jurnalis meninggal usai tertular penyakit di dalam tahanan, kata laporan tersebut.
“Mengejutkan. Sungguh mengejutkan bahwa kami melihat rekor jumlah jurnalis yang di penjara di tengah pandemi global,” kata Direktur Eksekutif CPJ, Joel Simon dalam sebuah pernyataan, diberitakan Reuters, Selasa, 15 Desember 2020.
Laporan itu menyalahkan kurangnya kepemimpinan global pada nilai-nilai demokrasi, dan khususnya serangan terhadap media yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dikatakannya memberi perlindungan kepada pihak berwenang untuk menindak jurnalis di negara mereka sendiri.
Secara global, 34 jurnalis dipenjara karena “berita palsu” di sepanjang tahun 2020. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 31 tahun lalu, katanya. Jelas ini menjadi sebuah ironi, ketika kebebasan dan demokrasi dibungkam.
“Rekor jumlah jurnalis yang dipenjara di seluruh dunia adalah warisan kebebasan pers dari Presiden Trump,” sambung Simon.
Meskipun tidak ada jurnalis yang berada di penjara di Amerika Serikat pada 1 Desember, akan tetapi terdapat 110 jurnalis ditangkap atau didakwa tahun 2020. Mayoritas dari mereka ditangkap karena meliput demonstrasi menentang kekerasan polisi, kata CPJ.
Di berbagai negara di belahan dunia, jumlah jurnalis yang dipenjara meningkat secara signifikan, terutama di Belarusia, di mana terpilihnya kembali presidennya yang sudah lama memicu protes massal. Negara lain adalah Ethiopia, kerusuhan politik berkepanjangan telah menyebabkan konflik bersenjata.
