Prabowo Bongkar Kelakuan Buruk Birokrasi Indonesia yang Sulitkan Presiden Jokowi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Birokrasi Indonesia menyulitkan sehingga membuat banyak rencana Presiden Jokowi memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia terhambat. Hal itu dibongkar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menjadi narasumber di Podcast Deddy Corbuzier yang dilihat Minggu 13 Juni 2021.

“Ada pejabat saya lihat menyatakan siap, tetapi di belakang sengaja diperlambat. Selain itu banyak birokrat yang jago mencari 20 alasan bahwa proyek (yang diinginkan Presiden Jokowi–Red) susah dijalankan,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo biasanya pejabat itu akan mencari sebanyak-banyaknya peraturan yang bisa menghambat proyek tersebut.

Itu sebabnya, Prabowo menyatakan Indonesia sangat lambat dalam menyelesaikan setiap masalahnya.

Menteri Pertahanan berharap kita semua mau menyontoh Cina yang ekonominya langsung pulih beberapa saat setelah pandemi ini.

Semua itu bisa dilakukan karena keputusan yang cepat, birokrasi yang loyal dan patuh dalam menjalankan rencana pemerintah. Soal cepat, Presiden Jokowi sering kali mengingatkan kita semua.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini