Oleh: Putu Mahendra)*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu program strategis nasional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah penyempurnaan agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap sejalan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal negara. Pendekatan efisiensi yang diterapkan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.
Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksonomengatakan Program MBG memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi rakyat apabila dikelola dengan tata kelola yang adaptif dan efisien. Menurutnya, progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah mencapai sekitar 90 persen dari target nasional menjadi indikator positif bahwa program tersebut berjalan dengan arah yang baik. Dari target 30 ribu unit dapur, sebanyak 27 ribu unit telah siap beroperasi dan diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah.
Keberadaan dapur MBG memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian, perdagangan, dan pelaku usaha kecil. Kebutuhan bahan pangan untuk operasional dapur mendorong peningkatan transaksi di pasar tradisional dan memperkuat rantai pasok pangan lokal. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
Dalam konteks efisiensi fiskal, penyempurnaan pelaksanaan program menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan anggaran negara dan keberlanjutan manfaat program. Menurutnya salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makanan tanpa mengurangi cakupan penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan pengurangan wilayah sasaran ataupun pembatasan penerima program.
Penyesuaian frekuensi distribusi makanan dipandang sebagai strategi yang mampu menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus mempertahankan keberlangsungan aktivitas ekonomi yang telah terbentuk melalui Program MBG. Dengan mekanisme yang lebih efisien, operasional dapur tetap berjalan sehingga penyerapan tenaga kerja, distribusi bahan pangan, dan aktivitas perdagangan masyarakat tetap terjaga. Pendekatan tersebut juga memperlihatkan upaya pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran negara secara hati-hati dan terukur.
Selain aspek efisiensi, penyempurnaan kualitas pelaksanaan program juga menjadi perhatian utama. Pengawasan lapangan perlu terus diperkuat untuk memastikan standar kualitas makanan, kebersihan dapur, dan tata kelola distribusi berjalan sesuai ketentuan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG sekaligus memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
Riandy menegaskan bahwa kualitas nutrisi dalam Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan. Meskipun dampak terhadap produktivitas ekonomi belum dapat dirasakan secara instan, manfaat jangka panjang dari peningkatan kualitas gizi diyakini akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional.
Pemerintah sendiri terus melakukan evaluasi untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyesuaian anggaran Program MBG tahun 2026 dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi fiskal agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal tanpa mengurangi tujuan utama program.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan langkah efisiensi tersebut merupakan arahan Presiden untuk memastikan dana Program MBG digunakan secara lebih tepat guna dan efisien. Pemerintah terus menghitung skema terbaik agar penghematan yang dilakukan tidak mengganggu efektivitas program dalam menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan stabilitas keuangan negara.
Langkah efisiensi anggaran juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada besarnya belanja negara, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan hasil yang diperoleh dari setiap program prioritas. Penyempurnaan tata kelola dan optimalisasi penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Program MBG dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. Aktivitas pengadaan bahan pangan, distribusi logistik, serta operasional dapur mampu menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan banyak sektor. Hal tersebut menjadi bukti bahwa program sosial yang dikelola dengan baik dapat sekaligus menjadi instrumen penguatan ekonomi nasional.
Melalui langkah efisiensi fiskal dan penyempurnaan tata kelola yang terus dilakukan, Program MBG memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi program nasional yang semakin efektif, akuntabel, dan berdampak luas bagi masyarakat. Dukungan seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat, menjadi kunci penting dalam memastikan program ini mampu memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta