MATA INDONESIA, PARIS – Potensi Indonesia dalam perdagangan karbon dunia cukup besar. Malah, bisa menjadi superpower.
Hal ini dikatakan Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi. Ia menilai hal itu bisa terwujud jika ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta di tingkat internasional untuk mengembangkan kerangka regulasi kebijakan. ”Indonesia berpotensi menjadi carbon offset superpower di dunia melalui perdagangan karbon sukarela secara internasional. Namun, kerja sama internasional diperlukan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam rangka pengembangan kerangka regulasi kebijakan yang efektif,” ujar Mendag terkait lawatannya ke Paris, Prancis, untuk menghadiri Pertemuan Dewan Menteri OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau OECD Ministerial Council Meeting pada 5—6 Oktober 2021.
Dalam kunjungannya, Mendag didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Dirjen PPI Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono.
Pertemuan ini dinilai akan menghasilkan potensi besar bagi Indonesia terutama dalam perdagangan karbon dunia.
Indonesia, kata dia, juga secara tegas menyampaikan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Paris (Paris Agreement).
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan carbon pricing,” kata Mendag.
Menurut Mendag, keikutsertaan Indonesia dalam Pertemuan Dewan Menteri OECD ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai negara di dunia serta membahas berbagai isu perdagangan terkini.
Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibahas upaya mendorong agenda pemulihan ekonomi yang kini juga dikemas untuk mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau, inovasi, dan peluang ekonomi baru bagi para pekerja.
“Untuk mencapai upaya pemulihan ekonomi yang dipadukan dengan pencapaian target net zero emission, tentunya memerlukan kerja sama internasional,” imbuh dia.
Kerjasama ini dapat dilihat dari beberapa inisiatif yang diluncurkan beberapa negara seperti Green Deal (Uni Eropa), Build Back Better World (G7), Beyond Zero initiative (Jepang), dan Blue Dot Network (Amerika Serikat, Jepang, dan Australia).
Para menteri dinilai menyadari bahwa adanya urgensi untuk mengembangkan kebijakan perdagangan yang dapat berkontribusi atas permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan,
“Termasuk antara lain perlindungan kesejahteraan pekerja, wanita dan anak-anak, serta kompetisi, subsidi, kelestarian lingkungan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan,” tutur dia.
