Politisi dan Asing Berusaha Kacaukan Proses Hukum Rizieq Syihab, Negara Tak Boleh Bergeming

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kasus penembakan 6 anggota FPI berusaha dipolitisasi banyak politisi untuk mengacaukan proses hukum Muhammad Rizieq Syihab (MRS) dan bisa juga mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Jokowi. Indonesia harus bergeming terhadap gangguan itu termasuk dari luar negeri.

Hal itu diungkapkan pengamat politik Boni Hargens menjawab pertanyaan Mata Indonesia, Rabu 16 Desember 2020.

“Fokus kita sekarang harusnya pada bagaimana melemahkan ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara dalam kaitannya dengan radikalisme dan terorisme yang makin kuat,” ujar Boni.

Boni juga mengaku tidak heran jika banyak negara lain yang ikut menyoroti bahkan mengomentari kasus tersebut karena mereka selalu menjual isu hak asasi manusia (HAM) untuk melemahkan Indonesia.

Padahal, saat ini Indonesia sudah maju dan dewasa dalam berdemokrasi sehingga tidak ada pihak luar yang berhak mendikte kita.

Indonesia memiliki instrumen dan mekanisme hukum sendiri yang juga bertujuan memromosikan HAM.

Hal senada diungkapkan pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional Adi Purnomo, SH, MH. Dia menegaskan kasus tersebut memang harus diungkap. (Annastasya Rizqa Prisanastiti)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini