Polda NTT Diminta Tindak Tegas Pelaku Eksploitasi Anak di Maumere

Baca Juga

MATA INDONESIA, MAUMERE – Tim Relawan untuk Kemanusian (TRUK) yang diprakarsai oleh para suster kongregasi SSpS menyerahkan 13 anak korban eksploitasi pada 4 Tempat Hiburan Malam di Kota Maumere kepada Polda NTT.

Koordinator TRUK, Suster Eustochia SSpS berharap Polda NTT harus menuntaskan kasus tersebut karena melanggar beberapa undang-undang yang mengatur tentang nasib anak-anak.

“Kami dengar mereka (Polda NTT) lebih menerapkan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tenaga kerja. Kalau kita lihat masalah ini, sebenarnya juga terpaut dengan undang-undang perdagangan orang. Kita harapkan dengan undang-undang ini, mereka akan terjerat,” ujarnya, Minggu 4 Juli 2021.

Ia juga berharap penindakan hukum tersebut dapat memberikan efek jera kepada pemilik tempat hiburan malam yang mempekerjakan anak.

Upaya yang dilakukan oleh komunitas TRUK ini mendapat apresiasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT. Sang Kepala Dinas dr. Maria Bernadina Sad Nenu mengatakan, pihaknya berjanji akan mengurus kepulangan 13 anak korban eksploitasi ini ke kampung halamannya masing-masing yakni pada 5 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

“Sebelum berangkat, kami akan mengurus swab test dan dilakukan vaksinasi. Setelah itu, 13 anak akan diberangkatkan ke Kupang pada Selasa. Transit semalam dan akan melanjutkan penerbangan,” katanya.

Semua biaya pemulangan 13 anak tersebut akan ditanggung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk diketahui, sebelumnya dari 17 anak korban eksploitasi yang ditampung di shelter TRUK, sebanyak 4 anak melarikan diri pada Minggu 27 Juni 2021 lalu. Sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini