PKPI Ubah Nama Jadi PKP, Jabatan Ketum Dipimpin Jenderal Angkatan Laut

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Tak lama terdengar, ternyata Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Perubahan nama itu berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021.

“Nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diubah menjadi seperti ketika awal pendiriannya di tahun 1999, yaitu menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Perubahan AD/ART ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),” ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Said Salahudin, Jumat 3 September 2021.

Tak hanya itu, perubahan pimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) sebagai organ kepengurusan partai yang berkedudukan ditingkat pusat. Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono digantikan oleh Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Dr. H. Yussuf Solichien sebagai Ketua Umum PKP terpilih Periode 2021-2026.

“Pak Yussuf ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu tokoh senior di militer dari matra Angkatan Laut yang sangat disegani. Beliau satu angkatan dengan Pak SBY dan Pak Prabowo,” katanya.

Saat masih aktif di militer, lanjut Said, Yussuf pernah menjadi komandan pasukan khusus Detasemen Jalamangkara atau dikenal dengan nama Denjaka. Yussuf juga pernah menjadi Asisten Operasi Korps Marinir, Komandan Lantamal V Maluku/Irian Jaya, sampai dengan terakhir menjabat sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI AL.

“Setelah purna-tugas, beliau tetap mengabdi kepada negara lewat Ormas Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Sudah tiga periode berturut-turut beliau selalu dipercaya sebagai Ketua HNSI sampai sekarang. HNSI itu anggotanya tidak main-main, 17 juta orang,” katanya.

Menuru Said Gagasan-gagasan Yussuf seputar kemaritiman, perikanan, dan perbaikan kesejahteraan nelayan pun luar bisa sekali. Tidak berlebihan jika para nelayan di Indonesia memberi label beliau sebagai “Bapak Nelayan Indonesia”.

Nama lain yang masuk dalam struktur DPN PKP adalah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sebagai Ketua Dewan Pembina. Mengingat Try Sutrisno merupakan salah satu Pendiri PKP di tahun 1999 bersama Almarhum Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat. Try Sutrisno pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-6.

“Tidak kita temui di Republik ini, ada tokoh seangkatan beliau yang masih mau mengurusi partai. Ini kan luar biasa sekali. Bahkan sekarang ini saya lihat beliau sedang semangat-semangatnya membesarkan PKP,” katanya.

Selain itu, nama lain yang masuk dalam kepengurusan PKP Purnawirawan TNI Angkatan Darat adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar N. Tanjung yang didapuk sebagai Wakil Ketua Umum.

“Beliau dulu dari pasukan elit Kopassus. Pernah pula diangkat sebagai Kapuspen TNI,” katanya.

Tokoh lainnya adalah Marsekal Muda (Purn) Kusnadi Kardi, mantan petinggi Angkatan Udara, Laksamana Muda (Purn) Rosihan Arsyad, mantan tokoh penting Angkatan Laut, dan ada pula Purnawirawan Jenderal Bintang Dua dari Kepolisian yang pernah memegang jabatan penting di Mabes Polri.

Said melanjutkan bergabungnya sejumlah tokoh purnawirawan TNI/Polri di PKP membuatnya semakin optimis menyongsong Pemilu 2024.

Untuk pengurus yang berlatar belakang sipil, selain Said sendiri yang dikenal publik sebagai pengamat atau ahli di bidang politik, hukum, dan kepemiluan, ada juga pengusaha sekaligus politisi Ellen Sukmawati yang menjabat sebagai Bendahara Umum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini