Pilpres-Pileg 2024 Kemungkinan Digelar Bulan Februari

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – DPR RI membuka kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari, terutama pemiligan legislatif dan pemilihan presiden.

Kemungkinan ini juga berdasarkan usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang meminta tanggal tersebut.

“Jadi kemungkinannya pemilu serentak di tanggal 21 Februari, yang biasanya April kita tarik ke Februari atau awal Maret,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa di Jakarta, Selasa 25 Mei 2021.

Saan mengatakan, pihaknya bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Kementerian Dalam Negeri juga sudah membuat tim kerja. Tim ini nantinya akan menyusun konsep dan desain Pemilu 2024 mendatang.

“Tim kerja ini sudah mulai bekerja, kita akan menetapkan dulu nanti waktu pelaksanaan pemilu serentaknya,” ujarnya.

Sebelumnya, baik pemerintah maupun parlemen sepakat bahwa pilpres, pileg hingga pilkada digelar bersamaan pada 2024 mendatang.

Namun, waktu pelaksanaan pilpres dan pileg tidak akan berbarengan dengan pilkada. DPR dan pemerintah memiliki opsi agar pilkada serentak dilaksanakan pada 20 November 2024.

“Supaya tahapan pemilu serentaknya, pileg pilpresnya selesai dulu, baru kita masuk ke tahapan pilkada. Ini sedang didesain,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini