PIKA, Wadah Pengembangan Startup Kecerdasan Artifisial Asli Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tidak dipungkiri pengembangan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) saat ini begitu pesat. Hampir di seluruh sektor kehidupan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sampai ke sektor ekonomi sudah menerapkan teknologi AI.

Bahkan belakangan ini, semakin banyak startup Indonesia menyediakan layanan yang didukung oleh teknologi AI ini. Namun tak jarang masih ada yang menganggap bahwa kehadiran AI menciptakan persoalan dan ancaman baru di bidang teknologi digital.

Hal tersebut terjadi lantaran masih ada sejumlah pihak yang memandang skeptis (tidak pasti) terhadap adopsi AI di Indonesia. Menjawab itu semua, Sekretariat Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial (PIKA) BPPT, Dr Dini Fronitasari ST MT angkat bicara.

Sebenarnya banyak sekali yang tidak sadar AI itu dekat sekali dengan kehidupan kita sekarang. Teknologi kecerdasan artificial saat ini sudah banyak diterapkan di berbagai bidang kehidupan.

“Bahkan AI bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual Google dan Siri contohnya. Kecerdasan buatan memang bukan hal yang baru, namun perkembangannya selalu menjadi sesuatu yang menarik perhatian,” kata Dini kepada Mata Indonesia News, di Jakarta, Jumat 4 Juni 2021.

Dini menambahkan, AI tidak selalu berupa asisten virtual seperti Jarvis pada film Iron Man atau bentuk robot lainnya. Namun lebih luas dari itu, AI bisa diterapkan dalam berbagai hal dengan menekankan pada kecerdasan mesin yang bisa memberikan respon layaknya manusia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hasil Sidang Sengketa Pilpres Ditolak MK, Bukti jadi Alasannya tapi Hakim Tak Terapkan Etika Hukum

Mata Indonesia, Yogyakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024, Senin (22/4/2024), menolak permohonan dari paslon nomor urut 01 dan 03. MK menyatakan bahwa permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD tak memiliki dasar hukum yang cukup.
- Advertisement -

Baca berita yang ini